MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tahun 2024. Hal ini disampaikan dalam acara peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia di Jakarta. Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina, mengungkapkan bahwa hasil pemetaan menunjukkan bahwa Kota Bima termasuk dalam daftar daerah dengan tingkat kerawanan yang signifikan di NTB. Pemetaan kerawanan ini diharapkan menjadi acuan dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024 di seluruh Indonesia. Lolly Suhenty, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu RI, menekankan pentingnya informasi mengenai kerawanan ini diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Atina menambahkan, pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah mitigasi yang efektif untuk semua pihak terkait penyelenggaraan Pilkada 2024. Demi mencegah kerawanan yang telah diidentifikasi, Atina menegaskan perlunya kolaborasi antara berbagai pihak. Ia mengingatkan bahwa tugas Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilakukan sendiri, mengingat dinamika yang akan terjadi selama proses demokrasi tersebut. "Sukses atau tidaknya, serta aman atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu lembaga saja. Selama ini, Kota Bima telah dikenal sebagai penyelenggara pemilihan yang aman dan saya yakin tahun ini juga bisa berprestasi," tutur Atina. Idhar, koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, dan Penindakan Bawaslu Kota Bima, menambahkan bahwa dengan adanya pemetaan ini, pihaknya akan lebih proaktif dalam pencegahan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama Pilkada 2024. Beberapa potensi kerawanan yang diwaspadai antara lain mencakup masalah netralitas aparatur pemerintahan dan penyelenggara pemilihan, praktik *political money*, polarisasi masyarakat dan dukungan politik, pemanfaatan media sosial dalam kontestasi, serta isu keamanan yang berkaitan dengan kompetensi penyelenggara *adhoc*. "Semua potensi ini telah teridentifikasi dan menjadi fokus dalam pemetaan kerawanan untuk pemilihan tahun 2024 mendatang," ungkap Idhar. ANTARA