JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, memberikan peringatan kepada seluruh pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Ia menekankan pentingnya menciptakan suasana persaingan yang sehat di tengah masyarakat, terutama dalam konteks demokrasi yang tengah berlangsung. Ribka menjelaskan bahwa Pilkada adalah suatu momentum penting dalam berdemokrasi dan dia berharap agar tidak ada lagi pertumpahan darah terkait dengan proses pemilihan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa semua pasangan calon yang maju merupakan putra-putra terbaik dari Papua Tengah, sehingga harus menunjukkan sikap yang baik dalam berkompetisi. Dalam pandangannya, pelaksanaan Pilkada akan menjadi pengalaman pertama bagi banyak orang, termasuk para pasangan calon. Oleh karena itu, mereka diharapkan dapat memberikan contoh hidup tentang bagaimana menjalani persaingan yang sehat dan beradab. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga suasana kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita tidak benar yang dapat memicu ketegangan di masyarakat menjelang pemilihan. “Menjelang pelaksanaan Pilkada, kita semua harus bersikap tenang dan berkomitmen menjaga kedamaian agar pesta demokrasi ini berlangsung dengan baik,” ujar Ribka. Lebih lanjut, ia menekankan kepada aparat sipil negara (ASN) untuk senantiasa mempertahankan netralitas mereka saat menggunakan hak suara. “Saya tegaskan kembali, ASN, TNI, dan Polri harus bertindak sebagai pengawas yang objektif. Ini sangat penting untuk menjamin pemilu yang adil, transparan, dan bermartabat,” jelasnya. Ribka juga menyoroti bahwa netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga integritas dan profesionalisme petugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik yang dapat merusak perannya sebagai pelayan masyarakat. “ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam politik yang bertentangan dengan tugas mereka sebagai pelayan publik,” tutupnya. ANTARA