JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa untuk menarik minat investasi asing di sektor energi terbarukan, diperlukan penerapan tata kelola yang baik serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Dalam acara Leaders Forum bertema "Menuju Indonesia Hijau" yang diadakan di Jakarta, ia menyatakan bahwa keberlanjutan dan kelestarian lingkungan menjadi salah satu prioritas utama bagi investor. Rosan menjelaskan, bagi investor asing yang berencana untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek seperti pembuatan kendaraan listrik (*EV car*), penyediaan infrastruktur manufaktur yang berkualitas sangatlah penting. Selain itu, mereka juga lebih memilih penggunaan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan dalam operasional bisnis mereka. Ia menambahkan bahwa investor asing memiliki kriteria yang sangat selektif dalam memilih mitra kerja. Jika berfokus pada konsep energi hijau, maka harus ada konsistensi dalam penggunaan energi bersih, termasuk dalam fasilitas yang mendukung proyek tersebut. Untuk itu, pemerintah akan mendorong pengembangan kawasan industri yang berbasis pada *clean energy*. Pemerintah juga memberikan insentif guna mendukung perkembangan ekosistem energi hijau di Indonesia. Rosan percaya, regulasi yang tepat akan menyemangati investor, baik lokal maupun internasional, untuk mulai meninjau peluang investasi di sektor energi hijau di tanah air. "Langkah ini bukan sekadar keinginan, melainkan suatu keharusan. Jika kita tidak melakukan ini, kita berpotensi tertinggal dari negara lain, terutama negara-negara tetangga kita," ungkap Rosan. Lebih jauh, Rosan menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan ekosistem energi hijau. Menurutnya, jumlah SDM di Indonesia yang memahami konsep energi hijau saat ini masih terbatas. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendidikan vokasi yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di sektor ini. "Pendidikan vokasi memainkan peranan vital untuk meningkatkan kualitas SDM di masa depan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan vokasi perlu diberikan insentif oleh pemerintah," jelasnya. ANTARA