SURABAYA –
**Borneonews - Situbondo**, Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang terletak di Jawa Timur, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (*DBHCHT*) tahun 2024. Anggaran ini ditujukan khusus untuk Program Jambanisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan sanitasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, dr. Sandy Hendrayono, menjelaskan bahwa hibah *DBHCHT* ini diperuntukkan bagi pembangunan jamban di kalangan masyarakat yang kurang mampu. "Pembangunan jamban menggunakan dana dari *DBHCHT* ini akan dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat yang ada di setiap desa," ungkapnya. Sandy merincikan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp1,9 miliar akan digunakan untuk membangun 152 unit jamban di seluruh Kabupaten Situbondo, dengan rencana pencairan dana dilakukan dalam dua tahap. Dinas Kesehatan akan mengirimkan bantuan dalam bentuk uang kepada kelompok swadaya masyarakat melalui mekanisme transfer. Program Jambanisasi akan dijalankan oleh kelompok tersebut, sementara Dinas Kesehatan akan berperan sebagai pelaksana serta pengawas dalam pembangunan jamban. Sebanyak 152 unit jamban yang akan dibangun tersebar di 26 desa. Dari total tersebut, 23 desa di antaranya merupakan desa yang belum mencapai status *Open Defecation Free* (*ODF*). Beberapa desa yang dimaksud antara lain Desa Jatisari, Ketowan, Jetis, Widoropayung, Cura Suri, Kumbang Sari, dan Patemon. Selanjutnya, terdapat juga Desa Semambung, Sumberanyar, Dawuhan, dan beberapa desa lainnya yang terdaftar. Sandy menambahkan bahwa pencairan dana tahap pertama telah dilakukan pada 27 Agustus lalu, berlandaskan progres pembangunan jamban yang telah mencapai lebih dari 50 persen. "Karena pekerjaan di lapangan oleh kelompok swadaya masyarakat telah melebihi 50 persen, kami merencanakan pencairan tahap kedua akan dilakukan pada akhir September 2024," tuturnya. ANTARA