JAKARTA –
**Borneonews - Kabupaten Paser, Kalimantan Timur**, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan tanggapan terkait jumlah kementerian yang direncanakan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Diberitakan bahwa kabinet tersebut kemungkinan akan terdiri dari 44 kementerian. Menurut Presiden Jokowi, keputusan mengenai hal ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden yang baru terpilih. Presiden menekankan pentingnya peran presiden terpilih dalam menentukan struktur kabinetnya. Ia menyatakan, “Jika ini ditanyakan kepada saya, itu salah. Sebaiknya langsung saja ditanyakan ke presiden terpilih karena ini adalah hak prerogatif yang diberikan oleh rakyat melalui mandat.” Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menyusun nomenklatur kementerian. Hal ini juga dinyatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan simulasi untuk merumuskan jumlah dan komposisi kementerian yang akan ada di kabinet mendatang. Dasco mengungkapkan, “Proses penambahan dan pemisahan kementerian belum dapat diumumkan karena kami masih dalam tahap simulasi.” Ucapan ini sebagai respons atas spekulasi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya akan menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 44. Ia juga mengatakan bahwa ada berbagai angka yang beredar terkait jumlah kementerian, termasuk 42 dan 40. Ia pun memperkirakan bahwa keputusan mengenai nomenklatur kementerian, baik jenisnya maupun personel yang menduduki jabatan tersebut, baru akan mencapai tahap final menjelang pelantikan, yang dijadwalkan pada 20 Oktober. “Kemungkinan besar, kami baru dapat menyelesaikan komposisi kementerian tersebut seminggu sebelum pelantikan, bisa pada H-7 atau H-5,” ujarnya. Dasco menambahkan, penambahan jumlah kementerian ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas masing-masing kementerian, demi mendukung realisasi janji kampanye Prabowo-Gibran yang menjadi bagian dari delapan misi *Asta Cita* yang telah mereka usung. ANTARA