JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Akademisi dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan dengan cermat dalam memilih individu yang akan mengisi posisi sebagai menteri dan wakil menteri. Penentuan ini sangat krusial bagi keberlangsungan pemerintahan di masa mendatang. Ujang menjelaskan bahwa keberhasilan roda pemerintahan akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diangkat ke posisi-posisi penting dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Prabowo harus selektif dan bijaksana dalam memilih orang-orang yang akan mendampinginya, berdasarkan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi. "Jika kita berbicara mengenai SDM, sudah sewajarnya menteri, wakil menteri, sekretaris menteri, hingga para direktur jenderal diisi dengan individu-individu yang kompeten," ungkap Ujang saat diwawancarai di Jakarta pada hari Kamis. Dia juga mengingatkan, jika pemilihan SDM salah sasaran, maka hal ini berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan yang akan dijalankan bersama Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka. "Apabila tidak demikian, bisa dipastikan kementerian terkait tidak akan berjalan efektif," tambahnya. Ujang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR). Dengan optimisme yang tinggi, Ujang meyakini bahwa Prabowo akan mampu memilih orang-orang yang berkompeten, sehingga terbentuklah kabinet yang solid untuk pemerintahan ke depan. Menurutnya, hak prerogatif untuk menentukan menteri dan posisi lainnya sepenuhnya berada di tangan presiden. Masyarakat dan para pemangku kepentingan hanya dapat menunggu hasil keputusan tersebut. Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa susunan menteri dalam kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan dapat diselesaikan sebelum pelantikan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Dasco menambahkan bahwa segala informasi mengenai jumlah menteri dan struktur kabinet saat ini masih bersifat dinamis, termasuk mengenai kemungkinan pembentukan jabatan Menteri Penerimaan Negara. "Bisa ada, bisa tidak, hal itu tergantung pada finalisasi yang akan dilakukan," jelas Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis. ANTARA