JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Hilmar Farid, menegaskan pentingnya pola pikir *archipelagic* dalam upaya memajukan Indonesia. Menurutnya, pengertian *archipelagic* tidak hanya sekadar mencakup aspek kepulauan, melainkan juga menekankan pada keseimbangan antara kepulauan dan lautan. Dalam kesempatan kuliah umum yang berlangsung di Universitas Hasanuddin di Makassar, yang juga dapat diikuti secara daring dari Jakarta, Hilmar menjelaskan bahwa pola pikir *archipelagic* merupakan pandangan yang unik. Hal ini berbeda dengan pemikiran kontinental yang cenderung melihat segala sesuatu melalui lensa benua, yang merupakan warisan dari kolonialisme. Ia mengatakan, “Dengan berpikir *archipelagic*, berarti mengakui kekhasan kita yang berbicara tentang realitas benua dan maritim.” Lebih lanjut, Hilmar menekankan perlunya reimajinasi dan pemahaman baru mengenai arti Indonesia, yang saat ini dianggap masih terjebak dengan pemikiran kontinental. Ia mendorong masyarakat untuk memperluas cara pandang dan menggali kebudayaan baik dari sisi kepulauan maupun lautan. Ia berpendapat, “Orang sering menerjemahkan *archipelago* sebagai kepulauan. Namun jika kita menelusuri etimologinya, *archipelago* terdiri dari 'archi' yang berarti utama dan 'pelagos' yang berarti laut; istilah pulau tidak disebutkan di situ.” Hilmar juga menyoroti bahwa pemikiran kontinental merupakan prinsip yang diadopsi dari Eropa, yang wilayahnya sebagian besar berbentuk benua. Hal ini melahirkan imajinasi geografis yang sempit di mana masyarakat hanya membayangkan Indonesia sebagai kumpulan pulau-pulau, mengabaikan aspek laut yang luas dan berharga. “Sebagian besar dari kita mungkin tidak menyadari batas laut Indonesia. Dalam rejim pemikiran ini, laut sering kali dipandang sebagai penghalang yang memisahkan daratan. Jika kita ingin mereimajinasi Indonesia pada abad ke-21 dan mencapai kehidupan yang lebih baik, saatnya mempertimbangkan lagi batas laut dan melihat laut bukan sebagai penghalang tetapi sebagai jembatan,” terang Hilmar. Sebagai contoh konkret, ia menyebut Kaimana di Papua Barat, yang merupakan rumah bagi hutan mangrove terbesar di Indonesia. Hilmar menjelaskan, “Kaimana memiliki 20 persen dari total mangrove dunia, dan pendapatan asli daerahnya pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp27 miliar dengan luas sekitar 500 ribu hektar mangrove.” Ia menyebutkan bahwa berdasarkan studi dari Bank Dunia, jika pengelolaan mangrove dilakukan dengan baik dan berkelanjutan, potensi penghasilan dari satu hektar mangrove bisa mencapai 15 ribu dolar AS. Ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan melalui pemikiran *archipelagic*. Lebih jauh, Hilmar menjelaskan bahwa pemikiran kontinental selama ini membatasi masyarakat dalam konteks perekonomian kolonial. Sejak zaman kolonial, kawasan Jawa dijadikan pusat keuntungan utama karena keberadaan banyak perkebunan. “Ada anggapan bahwa Pulau Jawa adalah gabus yang menopang Hindia-Belanda, yang merefleksikan perspektif kolonial yang masih terwariskan sampai sekarang,” pungkasnya. Dalam rangka menciptakan perubahan yang konstruktif, Hilmar menekankan kembali pentingnya penerapan pola pikir *archipelagic*. Ia berharap pengembangan ini dapat dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dengan dukungan riset dan teknologi, sehingga masyarakat dapat secara perlahan mengubah cara mereka dalam mengelola potensi yang ada di Indonesia. ANTARA