JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa penerapan berbagai teknologi mutakhir memiliki potensi untuk memangkas waktu serta biaya yang dibutuhkan dalam proses kepabeanan dan cukai di Indonesia. Dalam penjelasannya, Djiwandono menyebutkan sejumlah teknologi yang dapat dimanfaatkan, termasuk *big data*, *data analysis*, serta *blockchain*. Selain itu, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) dan teknologi biometrik juga diidentifikasi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi sistem. Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut, proses kepabeanan dan cukai diharapkan menjadi lebih cepat dan lebih ekonomis. Hal ini tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi para pelaku industri, tetapi juga mempercepat perputaran barang dan jasa di pasar. Integrasi teknologi dalam administrasi perpajakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan publik, khususnya di bidang perdagangan internasional. Ke depan, diharapkan penggunaan teknologi akan semakin meluas, sehingga menciptakan sistem yang lebih transparan dan efektif dalam pengelolaan perdagangan dan kepabeanan. ANTARA