JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengawasan keimigrasian dapat dijalankan dengan efektif, menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Staf Ahli Gubernur dalam bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, menjelaskan bahwa kolaborasi ini sangat penting dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang tentang Keimigrasian. Menurutnya, posisi Papua Tengah yang strategis menjadikannya sebagai salah satu tempat tujuan utama serta jalur transit bagi orang asing dan barang. Dalam rangka mencegah potensi penyalahgunaan yang mungkin terjadi, pemerintah provinsi berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat. Ukkas merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengamanatkan pembentukan tim pengawasan orang asing atau *timpora*. Tim ini berwenang untuk mengawasi orang asing di wilayah Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terhadap potensi yang bisa membahayakan daerah. Ukkas juga mengungkapkan harapannya bahwa para anggota *timpora* akan berperan aktif dalam upaya pengawasan, sehingga program ini dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu, keberadaan *timpora* diharapkan dapat menjamin keamanan, stabilitas politik, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak negatif yang mungkin muncul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan orang asing dapat terkoordinasi dengan baik dan berlangsung secara berkesinambungan, demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua warga. ANTARA