JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini melaksanakan penandatanganan pakta integritas terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meneguhkan komitmen dalam mencapai pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pelaksana Tugas Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Papua, Ani Rumbiak, menjelaskan bahwa penandatanganan pakta integritas adalah langkah krusial untuk memastikan sistem pelaporan yang transparan. Dia menekankan bahwa dengan adanya kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi. Ani menegaskan pentingnya perang melawan korupsi, yang dinilai sebagai musuh bersama. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. "Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap korupsi menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama di lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Papua," ujarnya. Lebih lanjut, Ani menjelaskan bahwa integritas harus diterapkan di setiap level organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf. Integritas dianggap sebagai fondasi yang sangat penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pihaknya juga mengajak seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem yang efektif dalam mencegah korupsi, terutama dari akar permasalahannya. Ani juga menekankan peran Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan bagian dari upaya untuk mencegah korupsi. Melalui MCP, berbagai upaya pencegahan korupsi akan dilaporkan dan dokumen terkait akan terus dilengkapi. Diharapkan dengan pemahaman yang baik dan penanganan yang tepat, organisasi dan instansi akan mampu menjaga integritas serta akuntabilitas dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. ANTARA