JAYAPURA –
**Borneonews - Jayapura**, Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini telah melaksanakan sosialisasi mengenai penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk mempermudah proses transaksi dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Yohanes Walilo, menjelaskan bahwa sosialisasi ini memiliki signifikansi yang besar. Kartu Kredit Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi alat pembayaran yang dapat dibebankan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Saya berharap semua OPD dapat mempersiapkan diri untuk mendukung kesuksesan kebijakan ini," ujar Walilo saat kegiatan sosialisasi di Jayapura. Lebih lanjut, Walilo menekankan bahwa pengadaan KKPD merupakan bagian dari upaya Pemprov Papua dalam mengadopsi sistem transaksi non-tunai. Kerja sama antara Pemprov dan Bank Papua dalam penerapan kartu ini diharapkan dapat mempermudah sistem pembelanjaan yang ada. Dengan adanya kartu ini, diharapkan akan tercipta efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan berbagai kegiatan keuangan pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan KKPD sejalan dengan Instruksi Presiden mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, termasuk produk dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Marilah kita bekerja keras, berinovasi, dan terus mengabdi demi kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik," tambah Walilo. Lebih jauh, sosialisasi ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, sehingga dapat meningkatnya akuntabilitas dan transparansi. Walilo berharap, setelah acara sosialisasi ini, seluruh OPD di provinsi dapat lebih siap dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengelola keuangan daerah, baik menjelang akhir tahun 2024 maupun dalam persiapan anggaran untuk tahun 2025. ANTARA