BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menyampaikan pentingnya optimalisasi dana transfer dan manajemen kepegawaian daerah dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.

Rapat tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, dan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri serta 13 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

“Rapat ini membahas tentang isu penting yang menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, optimalisasi dana transfer, serta manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, termasuk PPPK,” kata Edy Pratowo, baru baru ini.

Menurutnya, manajemen ASN, termasuk pengangkatan PPPK, harus dikelola dengan transparan dan efektif agar mendukung pelayanan publik yang optimal.

Ia juga menyoroti perlunya perbaikan mekanisme dana transfer agar lebih tepat sasaran dan dapat mempercepat pembangunan daerah.

“Melalui RDP ini, kita harapkan berbagai kendala yang dihadapi daerah dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya. (HERMAWAN DP/j)