BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pemerintah daerah harus mengerucutkan arah pembangunan pada sektor-sektor yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng 2026 turun sebesar 34,71 persen, dari Rp 8,3 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp 5,4 triliun pada 2026, yang menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S Ampung menyampaikan bahwa kondisi tersebut menuntut penerapan efisiensi dan efektivitas anggaran secara lebih ketat.

“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” kata Leonard S Ampung di Palangka Raya, seperti dikutip Borneonews pada Selasa, 13 Januari 2026.

Leonard menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan melalui kebijakan penghematan dan penetapan skala prioritas yang jelas.

Ia menjelaskan, pengalokasian anggaran difokuskan pada sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur vital yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengeluaran yang tidak bersifat mendesak ditekan seminimal mungkin agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu pelayanan publik. (HERMAWAN DP/H)