BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya secara resmi menjalin sinergi strategis dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan Kementerian Keuangan dalam kegiatan Capacity Building di Jakarta.

Pertemuan ini difokuskan pada pematangan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) guna mempercepat pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan akuntabel.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, yang memimpin langsung delegasi tersebut, menyatakan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan kunci utama dalam mewujudkan proyek yang berkelanjutan.

"Dukungan dari institusi pusat dan badan usaha sangat diperlukan untuk memastikan setiap proyek pembangunan memiliki standar kelayakan yang tinggi dan berdampak luas bagi masyarakat," katanya, Rabu, 6 Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Keuangan memaparkan berbagai bentuk dukungan fiskal yang dapat diakses oleh pemerintah daerah berdasarkan PMK Nomor 68 Tahun 2024.

Penjelasan ini memberikan gambaran jelas mengenai skema bantuan pembiayaan infrastruktur yang dapat memperingan beban APBD melalui sinergi investasi yang sehat dan transparan.

PT PII (Persero) turut mengambil peran penting dengan memaparkan mekanisme mitigasi risiko dan penjaminan pemerintah.

Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan badan usaha agar bersedia terlibat dalam pembangunan fasilitas publik di Kota Palangka Raya dengan rasa aman dan kepastian hukum yang terjaga.

Sejalan dengan hal tersebut, jajaran kementerian terkait menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perencanaan proyek di daerah.

Melalui sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, diharapkan setiap rencana infrastruktur yang disusun oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dapat berjalan selaras dengan rencana strategis pembangunan nasional.

Dengan penguatan kapasitas ini, Pemerintah Kota Palangka Raya optimis mampu menghadirkan infrastruktur kota yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan melalui kolaborasi multipihak yang terukur. (HENDRI/j)