BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya lewat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengalihkan fokus utama pada pengetatan pengawasan jalur logistik bahan pangan.

Langkah ini dinilai sebagai urat nadi dalam menjaga stabilitas harga, mengingat sebagian besar komoditas pokok di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini masih dipasok dari luar daerah.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa kelancaran rantai pasok dari wilayah hulu hingga ke tangan konsumen akhir tidak boleh terganggu.

Sedikit saja hambatan pada jalur distribusi dapat memicu efek domino berupa kelangkaan barang yang berujung pada lonjakan harga secara sepihak di pasar tradisional.

"Stabilitas pangan hanya bisa tercapai jika distribusi barang berjalan lancar tanpa sumbatan. Oleh karena itu, TPID harus fokus memperkuat pengawasan di lapangan agar rantai pasok dari distributor hingga pedagang eceran tetap sehat dan transparan," katanya, Jumat, 12 Juni 2026.

Ia menambahkan, penguatan pemantauan ini juga bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi penimbunan atau permainan harga oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi.

"Dengan data distribusi yang terpantau setiap hari, pemerintah dapat langsung mengambil tindakan korektif jika ditemukan kejanggalan dalam arus barang," jelasnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, TPID bergerak bersama jajaran Dinas terkait, unsur FKPD, serta didukung penuh oleh data makro dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Perum BULOG juga disiagakan di lini distribusi untuk mengintervensi pasar secara cepat apabila pasokan komoditas strategis mulai tersendat.

Melalui komitmen memperketat pengawasan jalur distribusi ini, Pemko Palangka Raya optimistis ketersediaan bahan pangan di pasaran akan selalu terpenuhi dalam jumlah yang cukup.

Penataan rantai pasok yang sehat ini diharapkan mampu memberikan jaminan harga yang adil bagi para pedagang dan tetap ramah di kantong masyarakat luas. (HENDRI)