Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dinilai memberatkan masyarakat karena JHT baru bisa dicairkan jika peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai usia 56 tahun.
Aktivitas tambang batu belah ilegal di Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu kini mulai berkurang.?
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan camat Katingan Hulu, Hernadie pidana penjara selama 4 tahun dalam perkara tindak pidana korupsi pelaksana pekerjaan pembuatan jalan antardesa di 11 Desa di sepanjang aliran Sungai Sanamang.
Diduga melakukan tindakan meminta uang kepada salah satu istri terdakwa, Oknum Jaksa di kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas dilaporkan ke Komisi Kejaksaan.?
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palangka Raya dikurangi atau dibatasi akibat beberapa pegawai terkonfirmasi positif covid-19.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun kepada mantan PJ Kepala Desa Kerabu, Kotawaringin Barat (Kobar), Winar.
Suprayitno menilai, pemerintah dan juga pihak sekolah sudah cukup ketat dalam penerapan protokol kesehatannya dan juga dalam manajemen pembelajaran yang dilakukan disekolah.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pelepasliaran sebanyak 122 satwa burung di Bukit Kalalawiet.??
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Muhammad Yahya Prihadna pidana penjara selama 2 tahun dalam perkara tindak pidana penggelapan uang pengurusan perpanjangan pajak kendaraan.
Pengadilan Negeri Palangka Raya telah melakukan beberapa langkah-langkah dalam menyikapi dan mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19.
Heru memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kinerja yang dilakukan para jurnalistik yang banyak memberikan edukasi dan informasi aktual secara cepat
Jaksa juga menuntut untuk membayar uang pengganti Rp 595.788.594 subsidiair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan.
Dalam sidang dengan agenda replik atau tanggapan jaksa terhadap pembelaan terdakwa SY, jaksa menyatakan tetap pada tuntutannya.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara selama 1 Tahun kepada terdakwa Yestisia dalam perkara tindak pidana korupsi urusan Administrasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari tahun 2015 - 2018.
Mantan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kabupaten Katingan, Ir. Hendri Nuhan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya. Pada sidang yang dipimpin oleh majelis Hakim Alfon. Terdakwa Hendri Nuhan didampingi kuasa hukumnya Ade Putra Wibawa menghadirkan satu orang saksi ahli.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima penyerahan 1 Ekor Kukang Satwa dilindungi.
Saat lonjakan kasus Covid-19 seperti sekarang, maka evaluasi harus dilakukan dengan cara mengurangi jam belajar di sekolah atau pengurangan jumlah siswa yang masuk.
Arimadia, Kuasa Hukum terdakwa Sabarudin mengatakan, akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan? atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Ismail, Kuasa Hukum terdakwa Yestisia mengharapkan majelis hakim dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Yestisia pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dalam perkara tindak pidana korupsi urusan Administrasi pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dari tahun 2015 - 2018.
