DPRD Kotim Dorong Percepat Pendanaan Koperasi Merah Putih
Riskon berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait bisa berkoordinasi aktif dengan pemerintah pusat, agar penyaluran dana bagi Koperasi Merah Putih dapat segera direalisasikan.
Riskon berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait bisa berkoordinasi aktif dengan pemerintah pusat, agar penyaluran dana bagi Koperasi Merah Putih dapat segera direalisasikan.
Menariknya, dalam potongan video lain terlihat mobil ambulans digunakan untuk mengangkut material seperti pasir dan semen. Dalam narasi video dijelaskan bahwa penggunaan ambulans itu bertujuan kemanusiaan karena digunakan untuk mencegah terjadinya korban kecelakaan.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, proses lelang jabatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan atau akhir November 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan jabatan strategis di lingkungan Pemkab diisi oleh pejabat definitif sesuai ketentuan yang berlaku.
Serangan terbanyak terjadi di pesisir selatan Kotim, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan 15 kasus, disusul Teluk Sampit 13 kasus, Seranau 8 kasus, Mentaya Hilir Utara 6 kasus, dan Pulau Hanaut 5 kasus. Dari seluruh insiden tersebut, 9 orang meninggal dunia dan lebih dari 20 orang luka-luka akibat gigitan buaya.
BORNEONEWS, Sampit – Sekretaris Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi, berharap Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru, Umar Kaderi, dapat bekerja lebih responsif terhadap…
BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menunjuk dua pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…
Proyek pembangunan jaringan listrik utama dari Desa Bagendang, Pulau Lepeh hingga Kecamatan Pulau Hanaut telah mulai dikerjakan. Sejumlah pondasi tower kabel induk juga sudah berdiri, menandakan progres awal pembangunan.
BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor melakukan rotasi terhadap 6 camat dalam pelantikan yang digelar di Gedung Serbaguna Sampit, Jumat, 31 Oktober 2025. Dalam…
"Pesan saya kepada Pj Sekda baru bahwa tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks, salah satunya pada tahun 2026 pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah,
"Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas pengabdian selama ini,"
BORNEONEWS, Sampit – Jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur (Kotim) akan segera mengalami pergantian. Pasalnya, Pj Sekda saat ini, Masri, akan memasuki masa pensiun pada 1…
BORNEONEWS, Sampit – Sebanyak 20 tenaga kontrak (tekon) yang sebelumnya dinyatakan lolos formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten…
#?3?y ?{,x! ? ?avr?H?al5d]?9k`?bt??B?5??? E?k ?axq?B?2?]?;m??e??FC?u????yl??aw`?{,x !?5?????????4d]???p ?55?öm????:kp4?90?1?q?6c^4?ht?????v?????24&???FAe?q??i*ss?$?Cak?d^?9X31??2s??t??$??zm???8??o2????-t??54?aj8?a??k??
Penanganan ODGJ melibatkan beberapa pihak, termasuk dokter, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran
Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan warga terhadap kepemimpinan kepala desa yang dinilai kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati melakukan evaluasi Sekolah Rakyat pascakasus makanan tak layak mencuat di media sosial.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan website resmi pemerintah sebagai sarana keterbukaan informasi publik.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional sebagai bagian penting dari ekonomi kerakyatan.?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai Rp1,94 triliun. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025.
Banyak jembatan yang kini mengalami kerusakan, namun belum bisa diperbaiki karena tidak adanya solusi material pengganti yang sesuai?kemampuan anggaran daerah, khususnya dana aspirasi atau pokok pikiran (pokir) anggota dewan.