Perum Bulog Kantor Cabang Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat serapan gabah mencapai 12.300 ton, jumlah ini tertinggi sepanjang sejarah operasionalnya. Angka tersebut bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah.
BORNEONEWS, Sampit – Warga Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah dalam menangani jembatan putus yang menjadi akses penghubung…
banjir yang berkepanjangan tersebut berdampak besar terhadap perekonomian warga. Meski begitu, aktivitas masyarakat tetap berjalan meski dengan berbagai keterbatasan.
BORNEONEWS, Sampit – Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan ancaman konflik sosial dan dampak ekonomi yang akan terjadi jika PT Agrinas Palma Nusantara…
BORNEONEWS, Sampit – Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Festival Telaga Bahalap pada 25–27 September 2025. Kegiatan ini digagas sebagai…
BORNEONEWS, Sampit – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang Siswanto, menilai salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di daerah ini adalah rendahnya kesiapan sumber daya…
Banjir yang merendam Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sejak 14 September 2025 membuat akses warga terputus. Aktivitas masyarakat pun terbatas, karena hanya bisa menggunakan perahu atau sampan untuk beraktivitas sehari-hari.d
BORNEONEWS, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Abadi menyoroti lambannya proses penetapan direktur definitif PDAM Sampit meski seleksi dan uji kelayakan telah…
"Ini awal pembentukan BNNK, sehingga dibutuhkan tenaga yang siap pakai. Pemkab Kotim berkomitmen mendukung penuh, termasuk menyediakan pegawai. Setelah masa penugasan selesai, perpanjangannya nanti langsung dari Kemenpan,"
Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati mengajak masyarakat budayakan konsumsi ikan melalui lomba masak serba ikan yang digelar Dinas Perikanan setempat, Kamis, 25 September 2025.
Sejumlah petani mengatakan alasan penghentian penyerapan tersebut akibat gudang Bulog penuh. Mestinya hal itu tidak bisa menjadi alasan penghentian penyerapan gabah.
Rimbun menegaskan bahwa DPRD Kotim telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan lahan sawit yang kini dikelola Agrinas. Pihaknya sudah berkirim surat resmi kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan manajemen PT Agrinas untuk meminta sosialisasi lanjutan terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025.
BORNEONEWS, Sampit – Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mendapat sambutan positif dari masyarakat.…
Sejak dibuat pada tahun 2023, mulai digunakan di 2024, hingga dikembangkan pada 2025, Si Pebeje telah memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kotim. Salah satunya, keberhasilan meraih paripurna tingkat kematangan UKPBJ (level 9) dan predikat UKPBJ Proaktif (Bintang 3) dari LKPP.
Bimtek ini berlangsung 2425 September 2025 dan diikuti 340 peserta, terdiri dari kepala desa, kasi, dan kaur dari seluruh desa di Kotim
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) berjanji akan menindaklanjuti tuntutan aksi massa terhadap lahan sawit koperasi yang diambil alih PT Agrinas Palma Nusantara.
Saat ini tidak ada aktivitas sama sekali di lahan koperasi sejak Agrinas mengambil alih. Sehingga hal ini yang menginisiasi aksi demo hari ini karena tidak ada lagi pergerakan untuk koperasi melakukan kegiatan.
Ratusan massa dari Tantara Tantara Lawung Adat Mandau Talawang bersama masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Adat Kotawaringin Timur (Kotim) menyuarakan 10 tuntutan akibat aktivitas PT Agrinas Palma Nusantara.
Menurut Agung, persoalan bermula karena KSO yang dijalankan tidak melibatkan warga lokal maupun badan usaha setempat. Padahal, ketika lahan sawit hasil sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) diumumkan akan dikelola negara, masyarakat sempat menyambut dengan positif.
Lemahnya penegakan aturan selama ini membuat masyarakat terpaksa bergerak sendiri memperjuangkan hak mereka, yang terkadang justru berujung pada persoalan hukum.
