Maret 2023, Kalteng Mengalami Inflasi 0,50 Persen
Kepala BPS Kalteng, Eko Marsoro mengatakan pada bulan Maret 2023 lalu Kalteng mengalmi inflasi sebesar 0,50 persen berdasarkan dua kota acuan yakni gabungan antara Palangka Raya dan Sampit.
Kepala BPS Kalteng, Eko Marsoro mengatakan pada bulan Maret 2023 lalu Kalteng mengalmi inflasi sebesar 0,50 persen berdasarkan dua kota acuan yakni gabungan antara Palangka Raya dan Sampit.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengingatkan kepada pemda baik provinsi kabupaten dan kota supaya dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap sekolah yang ada di Kalteng secara merata.
Anggota DPRD Kalteng, Ina Prayawati mengatakan mekanisme terkait perizinan galian C perlu diperjelas oleh pemda, sebab sampai saat ini masih menjadi pertanyaan masyarakat khususnya di Kalteng.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mengatakan pengembangan usaha masyarakat tentunya memiliki sejumlah tantangan, oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota melalui instansi terkait.
Legislator Kalteng, Jubair Arifin mengapresiasi pemda melalui Dinas PUPR dan Balai Besar Kementerian PUPR wilayah Kalteng yang telah dengan sigap menangani kerusakan infrastruktur yakni ruas jalan Sampit - Pangkalan Bun.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng?Faridawaty Darland Atjeh mengingatkan semua pihak terutama masyarakat secara umum di provinsi ini agar dapat senantiasa waspada terhadap berbagai potensi tindak kejahatan.
Adanya usulan agar pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) digabung dengan Bappedalitbang, Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering menilai kinerja BRIDA akan lebih optimal dalam berinovasi serta melakukan riset jika berdiri sendiri.
Berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 Desa Dambung telah ditetapkan masuk wilayah Kabupaten Tabalog, Kalsel, tapi?berdasarkan fakta sebenarnya desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Bartim, Kalteng dan masyarakat pun tidak menerima jika Desa Dambung masuk Kalsel.
Peningkatan keterampilan sangat penting dilakukan agar masyarakat bisa memiliki skill baik bersaing dalam dunia kerja maupun membuka usaha, dan itu bisa didukung dengan memberikan berbagai program pelatihan.
Perhatian yang perlu diberikan yakni terkait dengan fasilitas maupun sarana dan prasarana agar pelayanan kesehatan bisa terus berjalan sebagaimana mestinya terutama di wilayah pelosok.
Dia berharap, musibah banjir yang menimpa sejumlah wilayah di Kalteng saat ini tidak sebesar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir
Razak mengatakan?pembangunan penting untuk terus digencarkan agar dapat merata dan dinikmati masyarakat
Aspirasi masyarakat yang kerap disampaikan masyarakat khususnya yang ada di wilayah pelosok yakni terkait pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan lain sebagainya.
Bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia khususnya Kalteng. Maka dari itu ada baiknya bulan yang penuh keberkahan ini diisi dengan berbagai kegiatan positif.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing meminta agar standar nilai minimal kelulusan siswa dapat ditetapkan oleh pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering mendorong perusahaan besar swasta? (PBS) yang beroperasi di wilayah Kalteng ini agar dapat membeli BBM melalui distributor lokal.
Pimpinan dan jajaran Anggota Komisi II DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kapuas, kunjungan itu dalam rangka untuk memastikan stok sembako aman dan harga 9 bahan pokok stabil.
Legislator Kalteng, Andayani menyebut potensi wisata akan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian daerah maupun masyarakat khususnya UMKM.
Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas pertanian, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Sudarsono mengatakan penyuluhan kepada masyarakat petani perlu terus diberikan melalui penyuluh pertanian.
Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman mengatakan status wilayah perbatasan Kalteng harus benar-benar jelas agar tidak ada lagi kasus salah satu wilayah di perbatasan yang ditetapkan atau diserobot masuk provinsi tetangga.