Sebelumnya juga Komisi II telah melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah pengembangan food estate yang ada tersebut khususnya di Kabupaten Pulang Pisau guna melihat langsung perkembangan program itu hingga saat ini, apakah berkembang sesuai harapan atau tidak.
Dia mengatakan?pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara berkelanjutan mengingat kebedaan infrastruktur ini sangat penting bagi masyarakat terutama di daerah-daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pedesaan.
Kepala BPS Kalteng, Eko Marsoro mengatakan bahwa neraca perdagangan internasional atau ekspor impor Kalteng selama Juli 2022 tetap menunjukan nilai positif atau surplus.
Kepala BPS Kalteng, Eko Marsoro mengungkapkan ada berbagai komoditas utama yang diimpor Kalteng selama Juli 2022.
Kepala BPS Kalteng, Eko Marsoro menyebut komoditas impor Kalteng selama bulan Juli 2022 lalu yaitu berasal dari empat negara yakni Malaysia senilai US$ 2,21 juta, Laos US$ 2,05 juta, Singapura US$ 1,47 juta, dan Saudi Arabia US$ 0,19 juta.
Dia menjelaskan, bukan tanpa alasan usulan mengenai peningkatan infrastruktur tersebut sering disampaikan masyarakat, sebab disejumlah daerah khususnya Kalteng masih banyak yang perlu mendapat perhatian pemerintah baik provinsi, kabupaten dan kota.
Diungkapkan Eko, nilai impor Kalteng selama bulan itu yakni mencapai US$ 5,92 juta atau naik 8,23 persen jika dibanding bulan sebelumnya yaitu Juni 2022 yang hanya tercatat sebesar US$ 5,47 juta.
Ina mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan pemda baik provinsi, kabupaten dan kota di Kalteng yakni dengan menggandeng pihak ketiga, dalam hal ini pihak swasta atau perusahaan untuk membangun komitmen atau kerja sama dalam rangka bersama-sama mengembangkan UMKM.
Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman meminta kepada pemda baik provinsi, kabupaten dan kota supaya dapat mempekuat sinergi dalam upaya menangani berbagai penyebab terjadinya bencana di Kalteng, ini terutama banjir.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Sudarsono mengatakan, pihaknya akan melakukan peninjauan secara langsung terkait program food estate singkong pemerintah yang ada di Kabupaten Gunung Mas.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Jimmy Carter meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalteng dapat mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon mendorong adanya upaya peningkatan perekonomian masyarakat yang dilakukan oleh pemda melalui tiga sektor yakni pertanian, peternakan?dan perkebunan.
Legislator Kalteng, Maruadi meminta kepada pemda supaya dapat memprioritaskan perbaikan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Pulang Pisau terutama ruas jalan Buntoi-Kelawa, Kecamatan Kahayan Hilir.
Anggota DPRD Kalteng, Toga Hamonangan Nadeak mendorong Pemprov Kalteng supaya dapat memperjuangkan pencabutan Permendagri Nomor 40 tahun 2018, tentang tata batas wilayah Kabupaten Bartim dan Tabalong, Kalsel.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak meminta kepada pemda baik provinsi, kabupaten dan kota agar dapat maksimal dalam upaya menangani dampak banjir yang sedang terjadi saat ini di Kalteng.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing menyebut SMAN 5 Palangka Raya berharap bisa kembali menjadi sekolah unggulan khususnya di kota setempat.
SEMUA gara-gara Sambo pangkat dan jabatan dipertaruhkan. Begitulah kira-kira kata-kata yang patut kita lontarkan terhadap sejumlah polisi yang terlibat dalam kasus Irjen Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat beberapa waktu lalu.
Sigit mengatakan, selama ini UPR semenjak di bawah kepemimpinan Dr Andrie Elia SE MSi sudah banyak mengalami kemajuan dan hal itu diharapkan dapat dilanjutkan agar UPR bisa terus eksis dan menjadi perguruan tinggi yang memiliki integritas didalam dunia pendidikan.
Perempuan harus dapat mandiri dalam segala hal, namun hal itu juga tidak lepas dari peran pemerintah untuk meningkatkan kapasitasnya terlebih dahulu.
Penerima bansos jangan sampai ada lagi orang yang tergolong mampu menerimanya, sehingga menimbulkan permasalahan baru di tengah?masyarakat, oleh sebab itu bansos harus diperuntukan atau diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
