DPRD Kalteng Dorong Pembangunan Jaringan Telekomunikasi hingga Wilayah Terpencil
Anggota DPRD Kalteng, Jubair Arifin mendorong pemerintah dan pihak terkait agar dapat membangun jaringan telekomunikasi hingga wilayah terpencil di provinsi ini.
Anggota DPRD Kalteng, Jubair Arifin mendorong pemerintah dan pihak terkait agar dapat membangun jaringan telekomunikasi hingga wilayah terpencil di provinsi ini.
Banyaknya kendaraan milik PBS terutama pengangkut kayu log yang melanggar aturan, yaitu melewati jalan umum dengan bermuatan over kapasitas menuai sorotan dari kalangan DPRD Kalteng.
Legislator Kalteng, Fajar Hariadi menyebutkan serapan program sawit rakyat (PSR) yang dicanangkan pemerintah pusat hingga saat ini masih rendah.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing menyebutkan keberadaan Huma Betang di provinsi ini seharusnya dikelola pemprov.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing meminta pemerintah agar dapat memperhatikan akses atau infrastruktur jalan menuju cagar budaya, seperti Huma Betang.
Ketidakikutsertaan siswa SMAN 1 Palangka Raya dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2021-2022 menuai komentar dari berbagai pihak termasuk DPRD Kalteng. Sebab, hal ini baru pertama kali terjadi.
Pajak air permukaan diberlakukan untuk perusahaan yang menggunakan air permukaan seperti perusahaan karet, tambang, PDAM, dan lain-lain, sehingga, setiap perusahaan yang menggunakan air permukaan wajib membayar pajak.
Sengkon mengatakan?ada banyak usaha yang digeluti oleh masyarakat dan memerlukan dorongan dari pemerintah seperti halnya peternakan, perikanan, pertanian, UMKM, dan lain-lain
Percepatan vaksinasi Covid-19 sangat perlu dilakukan agar herd immunity atau kekebalan kelompok di kalangan masyarakat bisa segera terbentuk, sehingga kasus Konfirmasi Covid-19 hingga berujung kematian dapat diminimalisasi
Dia mengatakan?seperti halnya pembangunan kawasan ekonomi yang dicanangkan oleh pemprov saat ini tentu memiliki azas manfaat bagi daerah terutama mendorong pembangunan di Kalteng
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering berharap kepada PBS di Kalimantan Tengah agar dapat berperan dalam upaya meningkatkan PAD.
Waktu tempuh atau jenjang pendidikan 12 tahun di Indonesia selama ini dinilai lebih banyak menyita waktu peserta didik. Oleh karenanya perlu ada evaluasi.
Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban mengungkapkan ada sekitar 48 persen persen pemilik gedung walet di kota setempat yang masih belum membayar pajak.
Dia mengatakan?pandemi Covid-19 jangan sampai membuat menyerah namun semuanya harus tetap bekerja keras membuat terobosan dalam upaya memulihkan perekonomian Kalteng dan?masyarakat
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengatakan perda tersebut merupakan sebagai bentuk upaya memperjuang hak?masyarakat melalui peraturan daerah, oleh karenanya perda itu diharapkan dapat segera selesai pembahasannya
Legislator Kalteng, Andina Theresia Narang mendorong pemerintah daerah agar dapat terus berupaya membantu peningkatan gizi anak.
Di dalam Permennaker tersebut ada salah satu syarat yang menjadi polemik yakni pekerja baru bisa mencairkan JHT-nya disaat usia menginjak 56 tahun dan hal itu dinilai sangat memberatkan.
Dia mengatakan masyarakat jangan takut dengan vaksin ini, sebaliknya dengan melakukan vaksin tentunya tubuh tidak rentan terkena serangan Covid-19, bahkan imun tubuh akan lebih kebal.
Ina berharap mengenai hal itu masyarakat dapat mengerti situasi yang terjadi, tapi setiap usulan masyarakat tetap ditampung meskipun harus tertunda dan bisa dilanjutkan tahun berikutnya
Gloria meminta semua perkantoran atau instansi untuk memiliki alat penanggulan kebakaran, karena hal itu bisa mencegah terjadinya kebakaran. Minimal memiliki alat pencegahan awal penanggulangan.