Anggota DPRD Kalteng, Sirajul Rahman mengharapkan dalam setiap tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda)?dapat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan asas kepentingan publik.
Semua pembangunan di Kota Cantik terus berjalan, baik dari sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya. Namun, berkaca hasil evaluasi tahun lalu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin meminta semua pengerjaan harus tepat waktu dan sesuai aturan.
Dia menyebut?demi menjaga kebugaran tubuh selain mengonsumsi makanan sehat dan bergizi olahraga merupakan salah satu pilihan. Oleh sebab itu, masyarakat harus bisa menjaga kesehatan dengan berolahraga
Ia?menyarankan ketika hendak berinvestasi masyarakat harus teliti dan harus benar-benar mengetahui apakah perusahaan atau tempat berinvestasi itu resmi secara hukum maupun diawasi oleh OJK
Dia menjelaskan?sektor perikanan memiliki potensi yang bagus dan menjanjikan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Contohnya?seperti pengembangan budidaya undang vaname atau shrimp estate di Sukamara
Edy Mulyadi bukan merupakan kader atau masuk dalam jajaran kepengurusan PKS baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota
Ketua Koalisi Organisasi Masyarakat Kalteng, Ducun M Umar mengecam pernyataan tersebut dan meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas yang bersangkutan serta juga meminta supaya Edy Mulyadi di hukum secara adat
Pernyataan, Edy Mulyadi belum lama ini menyulut emosi ormas yang ada di Kalimantan khususnya Kalteng.
Pada Rapat Paripurna ke-2 masa persidangan I tahun 2022 DPRD Kalteng beberapa waktu lalu, telah disetujui 3 Raperda Pemprov Kalteng untuk dibahas lebih lanjut.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng, Katma F Dirun mengatakan latar belakang adanya program reforma agraria ini pada dasarnya ingin mewujudkan perdamaian sosial yang dibangun secara demokratis.
Dengan deteksi dini tidak hanya mencegah penyebaran Covid-19 termasuk varian baru semakin meluas
Ia mengatakan sebagai Ketua Pansus Raperda pembinaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah bersama anggota lainnya akan semaksimal mungkin bekerja membahas Raperda itu agar bisa menjadi Perda
Berdasarkan data, capain sektor pajak Kota Palangka Raya di tahun 2021 lalu meningkat kurang lebih Rp14 miliar dari semua item sektor pajak yang ada.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan realisasi pajak di Kota Palangka Raya pada tahun 2021 lalu yakni mencapai 97.49 persen. Dan dari hasil itu dirasa sudah cukup bagus.
Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka mengakui ada beberapa sektor penerimaan pajak yang masih belum maksimal.
Dari data realisasi penerimaan pajak triwulan IV, sektor parkir di Kota Palangka Daya masih belum maksimal. Hal itu terlihat dari jumlah yang ditargetkan belum bisa terealisasi seutuhnya?meskipun jumlahnya hanya selisih sekitar 8 persen dari target.
DPRD Kalteng berencana membentuk peraturan daerah (Perda) mengenai perlindungan lahan pertanian. Hal ini karena pertanian merupakan salah satu sektor andalan di Kalteng.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya, Aratuni D Djaban membeberkan data realisasi penerimaan pajak triwulan IV sektor Restoran yakni mencapai 103.87 persen.
Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran mengingatkan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat meningkatkan kinerja, kreativitas, dan inovasi di lingkungan kerja masing-masing.
Saat ini pemerintah provinsi Kalteng tengah berupaya mendorong hilirisasi industri, guna untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dikirim dari Kalteng.
