Koresponden
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mendorong empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun 2024 untuk mengoptimalkan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa (e-procurement) yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengingatkan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang menjadi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun anggaran 2024 untuk mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
Pemko Palangka Raya mendapatkan 12 paket pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2024. Paket tersebut dikelola oleh empat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Pemko Palangka Raya terus berupaya untuk meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna memberikan layanan yang lebih efisien dan berkualitas kepada masyarakat.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka Raya menggelar rapat penilaian terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menegaskan bahwa pemerataan pelayanan publik menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugasnya.
Warga Kecamatan Rakumpit yang tinggal di daerah terisolir mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Kelurahan Pager.
Bantuan beras CPP ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat, khususnya di sektor ekonomi.
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan penyaluran secara door to door atau mendatangi rumah-rumah penerima.
Bantuan beras CPP merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin dan masuk dalam data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.
Hal ini disampaikan Hera saat melakukan peluncuran bantuan beras CPP di kantor Pos Palangka Raya-? Senin, 29 Januari 2024.
Hera menjelaskan bantuan beras CPP merupakan program pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan pangan di seluruh Indonesia.
Hingga akhir Januari 2024, penyaluran beras CPP di Kota Cantik ini sudah mencapai 70 persen dari total alokasi.
Petugas Linmas ini akan mendapatkan gaji sebesar Rp300 ribu per bulan. Hal ini disampaikan Kepala Satpol PP Palangka Raya, Berlianto, Senin, 29 Januari 2024.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan, bantuan beras CPP ini merupakan program pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Kanwil Kalteng.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan, penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah munculnya kemiskinan ekstrem.
Pemko Palangka Raya menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan strategi By Name By Adress (BBNA).
Pemko Palangka Raya menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) selama enam bulan berturut-turut kepada 7.875 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 30 Kelurahan.
Pemko Palangka Raya menyalurkan bantuan pangan beras dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 7.875 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong miskin.
Pemko Palangka Raya meluncurkan program bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk membantu masyarakat kurang mampu.
