Pj Sekda Palangka Raya Pacu Transformasi Layanan Publik Digital
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Rayb?Achmad Zaini, berkomitmen untuk memaksimalkan transformasi layanan publik berbasis digital selama masa jabatannya yang hanya 6 bulan.
Koresponden
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Rayb?Achmad Zaini, berkomitmen untuk memaksimalkan transformasi layanan publik berbasis digital selama masa jabatannya yang hanya 6 bulan.
Pj Wali Kota Palangka Raya?Hera Nugrahayu, mengajak generasi milenial untuk mencintai dan melestarikan kesenian tradisional daerah, khususnya Karungut.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Widodo, menyerukan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di wilayahnya.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya menyediakan nomor pengaduan lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk melaporkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan di sekitar mereka.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka Raya, Yuseran mengatakan TPS-3R telah berfungsi dengan baik. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Pj Sekda Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan sejumlah strategi untuk mewujudkan ekonomi hijau dalam rangka transformasi otonomi daerah.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menegaskan komitmennya untuk memperbaiki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Palangka Raya hanya mencapai 71,19 dan masuk dalam kategori rentan.
Kabar menggembirakan datang dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
Menurutnya nilai SPI yang ideal seharusnya berada di atas 80 persen. Dengan nilai SPI di bawah 80 persen, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan oleh Pemko.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengungkapkan bahwa Indeks MCP Pemko Palangka Raya mencapai skor 91.
Nilai ini menempatkan Palangka Raya sebagai salah satu kota dengan kinerja terbaik dalam pencegahan korupsi di Bumi Tambun Bungai ini.
Prinsip good governance yang dimaksud mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan keadilan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengumumkan bahwa Indeks MCP Palangka Raya mencapai skor 91.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Koordinasi Supervisi KPK Wilayah III.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di lingkungan legislatif.
Dalam bidang pelayanan publik, dia menekankan pentingnya transparansi, efisiensi dan responsivitas aparatur pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Meskipun tidak dapat memberikan dukungan secara tunai, Pemko tetap memberikan bantuan berupa jasa pelayanan, mulai dari pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas, hingga pengelolaan parkir.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya telah menetapkan tarif parkir insidentil sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.