PLN dan Dinas ESDM Berupaya Wujudkan Kalteng Bercahaya
PT PLN (Persero) wilayah Kalselteng berkomitmen mendukung visi Kalteng Bercahaya Makin Berkah dengan mewujudkan rasio desa berlistrik 100 persen pada tahun 2027.?
Koresponden
PT PLN (Persero) wilayah Kalselteng berkomitmen mendukung visi Kalteng Bercahaya Makin Berkah dengan mewujudkan rasio desa berlistrik 100 persen pada tahun 2027.?
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemprov kalteng melakukan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (Bansos UEP) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (Bansos DBH DR) di Kabupaten Kapuas.…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (Bansos UEP) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (Bansos DBH DR).
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (Bansos UEP) dan Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (Bansos DBH DR) di Kabupaten Kapuas.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan pengembangan Lewu Sabaru sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru di sektor pariwisata.?
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen menjadikan Lewu Sabaru sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
Bappedalitbang Kalteng menggelar rapat koordinasi untuk mendorong sinkronisasi penyusunan RKPD 2026 di Aula Bappedalitbang.
Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur H Edy Pratowo meninjau lokasi Lewu Sabaru, Selasa, 14 Januari 2025.?
RKPE?2026 menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan ke dalam dokumen tahunan yang strategis
BORNEONEWS, Palangka Raya – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng bersinergi bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero mewujudkan desa berlistrik 100 persen. Hal ini tercermin…
Leonard meminta kabupaten/kota segera menyusun RKPD sesuai peraturan yang berlaku
Penelitian Satuan Praja Utama Angkatan XXXII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) resmi dimulai, dengan fokus pada isu strategis terkait pemerintahan daerah.
Kepala BKD Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, menyatakan dukungan penuh terhadap penelitian yang dilakukan Satuan Praja Utama Angkatan XXXII IPDN.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas bersama DPRD pada 2025, termasuk beberapa tunggakan dari Propemperda 2024.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengejar target percepatan cetak sawah di 10 kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengklaim Inflasi Kalteng terkendali di angka 2,96 persen dan masuk dalam urutan keenam terendah secara nasional.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo meminta kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi memperbaiki tata kelola pemerintahan.
BKD Kalteng memfasilitasi Pelaksanaan penelitian Satuan Praja Utama Angkatan XXXII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas pada tahun 2025, termasuk 6 tunggakan dari Propemperda 2024.?
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat hanya 11 Raperda dari 19 yang direncanakan berhasil ditetapkan menjadi Perda pada 2024