DPRD Ingatkan Pentingnya Digitalisasi Pajak pada Rumah Makan
Sumadi menjelaskan bahwa, hadirnya digitalisasi pajak bertujuan untuk menghilangkan berbagai potensi kesalahan manual serta praktik yang tidak tepat dalam proses pemungutan.?
Koresponden
Sumadi menjelaskan bahwa, hadirnya digitalisasi pajak bertujuan untuk menghilangkan berbagai potensi kesalahan manual serta praktik yang tidak tepat dalam proses pemungutan.?
Pemberdayaan masyarakat tidak boleh bersifat sementara, melainkan harus dirancang sebagai sistem yang berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga sekitar.
Subandi menyarankan, harus Pemko menyusun program terpadu, seperti?pembersihan saluran drainase, sungaj?dan area publik yang berpotensi menjadi sumber masalah.?
"Banyak masalah di perkotaan yang berakar dari drainase yang tersumbat, mulai dari penyebaran penyakit hingga kerusakan jalan raya. Oleh karena itu, upaya pembersihan harus dilakukan secara berkala dan terencana,"
Hasan menegaskan, game daring yang semestinya menjadi sarana hiburan dan pembelajaran kini berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyebaran konten bermuatan ekstremisme, kebencian, hingga kekerasan.
DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas layanan sekaligus mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
Hap menegaskan, persoalan sampah dan banjir saling berkaitan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab utama tersumbatnya saluran drainase dan aliran sungai, yang berujung pada banjir saat musim hujan.
Nenie menegaskan, Siskamling merupakan bentuk partisipasi aktif warga yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan nyaman.
Kepesertaan masyarakat kurang mampu merupakan bagian penting dari program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan menjamin akses layanan kesehatan yang layak dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam audiensi itu, Ketua GDAN Sadagori Henoch Binti memaparkan latar belakang serta tujuan pembentukan organisasi, sekaligus memohon dukungan Pemerintah Kota Palangka Raya agar gerakan pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi.
Menurut Fairid, pengelolaan pariwisata yang baik tidak dapat bergantung pada peran pemerintah semata. Setiap pihak, kata dia, memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan dan memberi manfaat luas.
Ersa yang akan memimpin gerakan kepedulian pengelolaan wisata Kereng Bangkirai menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh semata berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus menjaga keaslian budaya dan identitas daerah.
Menurut Sri Ani, ancaman ekstremisme digital tidak hanya berdampak pada kesehatan mental anak, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas sosial dan keamanan masyarakat secara luas.
Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menyatakan bahwa dirinya bersama seluruh anggota DPRD akan mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.?
Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) telah resmi menerbitkan nomor registrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk Kota Palangka Raya.?
Anggota DPRD Palangka Raya Dudie B Sidau mengingatkan Pemerintah Kota Palangka Raya agar segera memulai pelaksanaan seluruh program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dengan menekankan pentingnya menghindari penumpukan pelaksanaan di akhir tahun.?
Anggota DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengungkapkan bahwa aduan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah setempat saat ini masih didominasi oleh persoalan agraria.?
Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk pungutan liar (pungli) serta tindakan yang mengarah pada premanisme di wilayah setempat.?
Fairid menyampaikan, audiensi tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyerap masukan masyarakat demi mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi warga sekitar.