Koresponden
Konsep pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 ini membawa perubahan signifikan dalam penanganan pelaku tindak pidana, dengan menitikberatkan pada aspek edukatif serta kemanfaatan sosial.
Nurcahyo menjelaskan, pidana kerja sosial merupakan alternatif pemidanaan yang menekankan pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Konsep ini tidak semata-mata berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku serta peningkatan tanggung jawab sosial pelaku.
Kunjungan tersebut dilakukan di Mapolda Kalteng dan menjadi perhatian publik. Namun Agustiar menegaskan, langkah itu murni bersifat pribadi dan tidak melanggar aturan hukum.
Menurut Agustiar, fungsi Kejaksaan tidak hanya terbatas pada penindakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup peran pencegahan dan pengawalan agar seluruh kebijakan serta program pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penunjukan tersebut dilakukan menyusul adanya persoalan hukum yang menjerat pejabat Kepala Dinas ESDM sebelumnya, sehingga diperlukan pengisian jabatan sementara guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.
MoU ditandatangani antara Kejati Kalteng dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sementara PKS dilakukan antara Kejaksaan Negeri se-Kalteng dengan pemerintah kabupaten/kota. Kesepakatan ini menjadi langkah awal sinergi penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis.
"Ya benar, mantan Kepala DPMPTSP Kalteng kami periksa kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tambang zirkon yang sedang kami tangani,"
Jalan sepanjang 7.500 meter tersebut dalam kondisi rusak parah dan sering tenggelam ketika sungai meluap, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan peninggian badan jalan secara menyeluruh.
Kegiatan reses Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Daerah Pemilihan (Dapil) III di Kelurahan Panarung. Dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat ini fokus pada pembahasan sejumlah isu penting, dengan penekanan khusus pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial warga.
"Sangat disayangkan bahwa aspirasi yang sudah kita kumpulkan dari tahun ke tahun justru mandek di atas kertas saja,"
Usulan ini menjadi salah satu permintaan yang disampaikan warga untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan akses jalan di wilayah tersebut.
Usulan ini muncul setelah ditemukan bahwa tempat pembuangan sampah yang ada saat ini sudah tidak mampu menampung volume sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar.
Usulan ini diajukan setelah melakukan peninjauan langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang mengungkapkan berbagai kendala pada fasilitas yang ada saat ini.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Jubir Dapil II DPRD Kota Palangka Raya, Erlan Audri, mengumumkan hasil kegiatan reses yang telah dilaksanakan di dua kelurahan wilayahnya, yaitu Kelurahan Menteng dan…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Jubir Dapil I DPRD Kota Palangka Raya Jati Asmoro mengumumkan hasil reses yang telah berjalan di wilayahnya dengan total terkumpul sebanyak 74 usulan aspirasi dari…
Hal ini menjadi sangat penting mengingat adanya pemotongan terhadap Tunjangan Khusus Daerah (TKD) serta perluasan perhatian terhadap objek wajib pajak sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah.
Aturan ini berlaku untuk semua jenjang Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Tidak ada pengecualian diberikan, bahkan untuk SKPD yang memiliki beban kerja tinggi di masa yang sama.
Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap harapan dan kebutuhan warga dapat diakomodasi sesuai dengan bidang kerja masing-masing dinas serta selaras dengan prioritas pembangunan kota.
Reses bukan hanya waktu untuk bertemu masyarakat, tetapi juga kesempatan bagi SKPD untuk langsung menjawab pertanyaan dan mengakomodasi aspirasi sesuai dengan bidang kerja masing-masing.?
"Saya mengajak kita semua untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi serta menyusun kebijakan yang bermanfaat bagi perkembangan Kota Palangka Raya dan kesejahteraan seluruh masyarakat,"
