BPBD Palangka Raya Tingkatkan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi bencana.
Koresponden
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi bencana.
Anggota DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, memberikan sejumlah opsi kebijakan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk mengatasi inflasi yang disebabkan oleh tingginya harga ikan gabus di pasaran.
"Jangan sungkan untuk melaporkan jika ada Puskesmas yang buka tidak tepat waktu atau pelayanannya tidak maksimal. Sertakan juga bukti-bukti yang akurat, seperti foto atau video, agar laporan tersebut dapat kami tindaklanjuti dengan cepat,"
"Kami berkomitmen untuk melaksanakan APBD 2026 ini dengan sebaik-baiknya, transparan, dan akuntabel. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan APBD ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan,"
"Kami dari DPRD Kota Palangka Raya meminta agar Pemko Palangka Raya tidak terburu-buru dalam melakukan pembayaran sewa tanah Puskesmas Pahandut. Sebelum ada pembayaran, harus ada pertimbangan hukum yang jelas dari Kejaksaan Negeri,"
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperpanjang jam pelayanan Puskesmas di seluruh wilayah Kota Palangka Raya hingga pukul 16.00 WIB. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar jam kerja reguler.
Rekomendasi ini disampaikan oleh?Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palangka Raya, Sudarto dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, pada Selasa, 18 November 2025.
Agenda meliputi penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya terhadap hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026.
Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dinas terkait dalam menjaga stabilitas harga dan kualitas cabai yang dihasilkan oleh petani lokal.
"Kami ingin menciptakan produk olahan ikan yang beragam dan menarik, sehingga dapat memenuhi selera konsumen yang berbeda-beda,"
"Kesehatan ayam yang kita konsumsi harus terjamin. Jangan sampai masyarakat membeli ayam yang tidak sehat atau mengandung penyakit,"
Anggota DPRD? Palangka Raya, Khemal Nasery, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga kedelai menjelang akhir tahun.
Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini, dengan perubahan suhu ekstrem dan curah hujan yang tidak terprediksi, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Kota Palangka Raya, terutama terkait dampaknya terhadap panen dan kualitas tanaman sayuran.?
Kepala Dinas Perikanan Palangka Raya, Indriarti Ritadewi, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam upaya memajukan sektor perikanan di Kota Cantik ini/?
Maraknya penjualan ikan sungai di pasar-pasar tradisional Kota Palangka Raya menjadi perhatian serius Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung/?
"Kami berharap seluruh ASN dan tenaga honorer dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dalam bekerja. Mari kita berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Palangka Raya,"
Seorang lansia berusia 91 tahun bernama Abdul Azis dilaporkan hilang dari rumahnya di Jalan G. Obos 16, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sejak Senin (17/11/2025) dini hari.?
Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menekankan pentingnya optimalisasi serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, termasuk hotel, wisma, dan penginapan lainnya, terutama menjelang akhir dan awal tahun.?Hal inj? mengingat potensi peningkatan kunjungan wisatawan pada periode tersebut.
Penambahan jumlah dapur SPPG harus diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan yang dihasilkan.
Menurut Jati, program ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.