Koresponden
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menyampaikan bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan langkah penting dalam upaya…
Pencemaran yang terjadi di beberapa wilayah kota tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menimbulkan kerugian dari sisi ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya
Kolaborasi dengan KPK dapat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan dan perencanaan anggaran, agar pelaksanaan program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.
Pesantren telah terbukti menjadi benteng moral dan penggerak pembangunan di akar rumput
Rana menekankan bahwa stigma terhadap gangguan mental harus dihilangkan, dan pemerintah perlu memperkuat layanan konseling serta edukasi kesehatan jiwa di tingkat masyarakat
Dengan adanya perpres tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memperhatikan fokus pembangunan nasional, seperti pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM
Subandi berharap agar penegakan hukum terhadap kasus pertanahan dilakukan secara adil dan transparan
Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya fasilitas pengolahan limbah domestik di tingkat kota maupun kelurahan
Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi, jangan hanya menunggu laporan
Anggota DPRD Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) seiring meningkatnya intensitas hujan di wilayah kota.
Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery,?mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk menekan lonjakan harga bahan pokok (bapok), terutama menjelang akhir tahun.
Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menyoroti kenaikan harga beras yang belakangan ini terus terjadi di pasaran. Ia menilai kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada bahan pokok tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu, meminta Pertamina agar tidak hanya memberikan pernyataan normatif, tetapi juga menyampaikan penjelasan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik terkait persoalan antrian panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Sudarto menilai, Rakor tersebut tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata. Pemerintah daerah perlu segera merumuskan kebijakan turunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan pengendalian harga di pasar.
Sudarto mendorong agar Pemko Palangka Raya bersama TPID dan OPD teknis terus memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Masih banyak masyarakat yang menunda atau enggan melakukan pemeriksaan karena merasa sehat, padahal beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan jantung sering kali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal.
Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam menjaga kebugaran dan memastikan kondisi kesehatan para wakil rakyat tetap prima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Menurut Deby, kehadiran Raperda ini akan memperkuat fondasi perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, karena seluruh kebijakan akan berbasis pada data faktual dan terverifikasi.?
Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga harus menjadi pusat edukasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dukungan investasi sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.?
