DPRD Ingatkan Pemko Palangka Raya Jangan Tertinggal dalam Layanan Publik
Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan lambannya proses birokrasi dan sulitnya mengakses informasi resmi
Koresponden
Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan lambannya proses birokrasi dan sulitnya mengakses informasi resmi
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mendorong adanya kenaikan anggaran pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis. Kelima OPD tersebut adalah Badan Kesatuan…
Pemerintah Kota Palangka Raya perlu melakukan analisis menyeluruh atas potensi dan realisasi penerimaan daerah agar kebijakan keuangan lebih terarah dan realistis.
Rana menilai, media sosial telah menjadi salah satu sarana penting dalam penyampaian informasi publik.
Subandi mengingatkan, jangan sampai kebijakan rekrutmen ASN baru justru menyingkirkan tenaga kontrak yang sudah bekerja keras menjaga fungsi pemerintahan.
Keberadaan UKS yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan siswa belum maksimal, baik dari sisi fasilitas, tenaga pendukung, maupun program yang dijalankan.
Sigit menilai?perhatian pada olahraga juga akan berdampak positif terhadap generasi muda
Masyarakat Palangka Raya lebih membutuhkan kepastian pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi
DPRD Palangka Raya?terus mendukung upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Penurunan alokasi ini berpotensi berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Kehadiran Satgas diharapkan dapat memastikan jalannya program sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
Program yang digagas pemerintah pusat tersebut masih menghadapi kendala, terutama di kawasan bantaran sungai yang jumlah siswanya tidak memenuhi syarat minimal sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis (juknis).
Dengan terbukanya DPRD Palangka Raya terhadap aspirasi masyarakat, diharapkan setiap program pembangunan di kota ini dapat lebih tepat sasaran
Politisi Demokrat tersebut juga menyinggung soal perlunya kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
DPRD berharap Pemko tidak hanya bertahan menghadapi penurunan transfer pusat, tetapi juga mampu menjadikannya momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah
Optimalisasi PAD bukan berarti menambah beban masyarakat dengan pajak atau pungutan baru. Justru sumber penerimaan daerah yang dimaksud berasal dari sektor-sektor usaha yang sudah berjalan dan seharusnya memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.
Menurutnya, kasus kelebihan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran yang harus segera dibenahi agar tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
Menurut Subandi, capaian PAD yang meleset dari target menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan strategi pemungutan. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah kota segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PAD.
Subandi menjelaskan, permasalahan kelebihan pembayaran gaji tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut tata kelola keuangan daerah. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan dampak berantai, mulai dari inefisiensi anggaran hingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sejumlah sektor ekonomi di Palangka Raya masih menyimpan peluang besar dalam menyumbang PAD. Beberapa di antaranya berasal dari pajak hiburan, kafe, dan pajak makanan. Namun, ia mengungkapkan bahwa tidak semua potensi pajak tersebut sampai ke kas daerah sebagaimana mestinya.