APBD Katingan Tertekan, Pembangunan Berpotensi Terhambat
Teras Narang menyoroti APBD Katingan yang tertekan hingga sekitar Rp200 miliar. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat program pembangunan dan pelayanan publik.
Koresponden
Teras Narang menyoroti APBD Katingan yang tertekan hingga sekitar Rp200 miliar. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat program pembangunan dan pelayanan publik.
Teras Narang menyoroti kerusakan infrastruktur Katingan Hulu dan tekanan APBD. Ia mengajak semua pihak bersinergi menyusun peta jalan pembangunan daerah.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menghadiri puncak Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang dirangkaikan dengan Dharma Shanti Nyepi dan Hari…
Pemenuhan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi syarat utama yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan. Selain itu, aspek sosial seperti peluang kerja bagi masyarakat lokal juga harus menjadi perhatian.
Subandi bersama jajaran FKPD membedah rencana operasional sejumlah perusahaan dari berbagai sudut pandang strategis/?
Penghentian sementara dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kelengkapan dokumen perizinan yang seharusnya dimiliki
Pelaksanaan kegiatan merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan, serta melibatkan pelajar SMA/SMK/MA, guru pendamping, dan komunitas literasi/?
Jumlah jemaah asal Kota Palangka Raya tercatat sebanyak 296 orang. Keberangkatan dibagi dalam tiga kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 5, 7, dan 8, dengan Kloter 5 menjadi rombongan pertama yang diberangkatkan menuju Embarkasi Haji Banjarmasin sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tengah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas transportasi umum, guna meningkatkan kelancaran arus kendaraan dan kenyamanan pengguna…
Setiap taman sebenarnya telah memiliki alokasi anggaran perbaikan, meski harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan bahwa pengesahan ketiga perda tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah.
DPRD Palangka Raya tetapkan Perda Grand Design Kependudukan 20252045 sebagai panduan pembangunan menghadapi pertumbuhan penduduk.
DPRD Palangka Raya mendorong Perda Karhutla untuk memperkuat penanganan bencana secara terencana, sistematis, dan berbasis hukum.
DPRD Palangka Raya menyoroti 40 persen penerima KHBS tidak tepat sasaran. Pemerintah terus memperbaiki data DTSEN agar bantuan lebih akurat.
DPRD Palangka Raya menekankan peran RT/RW dalam validasi data penerima bansos agar penyaluran bantuan lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan mempertahankan karakter tersebut, benang bintik dapat memiliki daya saing lebih tinggi di pasar
Indonesia sebagai negara hukum menuntut setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan aturan yang berlaku
Tahapan ini merupakan bagian akhir sebelum raperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah
Subandi berharap pemerintah kota dapat segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Perda diterapkan