DPRD Palangka Raya Rampungkan Pembahasan Raperda, Segera Tindak Lanjuti Hasil Fasilitasi Gubernur
Pembahasan ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Koresponden
Pembahasan ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus menekankan pentingnya kesiapan dalam menghadapi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Di tengah keterbatasan formasi,…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya terus mematangkan langkah dalam penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 di tengah keterbatasan anggaran. Upaya ini…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengambil langkah hati-hati dalam menyusun formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Kebijakan ini dilakukan mengingat…
Dalam pertemuan tersebut, panitia yang terdiri dari Ketua Pujo Harianto, Sekretaris Falery Tuwan, Bidang Humas Robert Tuwan, serta Koordinator Kegiatan Wilson Maseh (Qudit), memaparkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari jalan santai hingga malam puncak reuni akbar.
Pelaksanaan SPMB akan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tanpa diskriminasi.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus diiringi dengan penguatan kolaborasi antardaerah, terutama dalam menangani berbagai…
DPRD Palangka Raya ingatkan dampak El Nino, potensi kekeringan dan karhutla meningkat. Warga diminta waspada dan perkuat langkah pencegahan sejak dini.
DPRD dan Pemko Palangka Raya komitmen wujudkan SPMB transparan dan adil. Penerimaan siswa baru dipastikan objektif, akuntabel, dan bebas diskriminasi.
Proklim jadi aksi nyata mitigasi perubahan iklim di Palangka Raya. DPRD dorong partisipasi warga dan generasi muda dalam menjaga lingkungan dan ketahanan iklim.
DPRD Palangka Raya dukung sosialisasi Proklim untuk hadapi perubahan iklim. Program ini tingkatkan kesadaran warga dan cegah risiko banjir serta karhutla.
Peringatan Hari Kartini di Palangka Raya, DPRD dorong kesetaraan perempuan. Subandi sebut perempuan kini punya peluang luas berkontribusi di berbagai sektor.
Langkah tersebut merupakan upaya positif dalam meningkatkan kesadaran kolektif ASN terhadap pentingnya menjaga kebersihan kota
Kota Palangka Raya selama ini kerap menghadapi ancaman kebakaran lahan yang berdampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat. Kabut asap yang ditimbulkan dinilai berpotensi mengganggu aktivitas warga hingga sektor pendidikan dan ekonomi.
Raperda yang tidak disesuaikan dengan regulasi di atasnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, proses harmonisasi dan sinkronisasi menjadi langkah krusial dalam pembentukan peraturan daerah.
Setiap Raperda yang disusun tidak hanya harus memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dapat diterapkan secara efektif.
Biaya distribusi yang meningkat membuat pelaku usaha galian C menyesuaikan harga jual kepada konsumen akhir. Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat yang tengah melakukan pembangunan, baik untuk kebutuhan perumahan maupun proyek timbunan lahan.
Lonjakan harga energi ini dinilai berpotensi memicu kenaikan harga material bangunan yang selama ini sangat bergantung pada biaya distribusi dan produksi.
Zaini tidak menampik adanya potensi penyalahgunaan di lapangan. Ia menilai, faktor ekonomi maupun kurangnya pemahaman penerima bisa menjadi alasan mengapa bantuan pangan tersebut justru dijual kembali.
Lonjakan harga minyak dunia yang menjadi pemicu kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak luas, mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga material bangunan, termasuk di Kota Palangka Raya.