Reses di Banturung, Khemal Nasery Paparkan Tekanan Fiskal Daerah ke Warga
Anggota DPRD Palangka Raya Khemal Nasery jelaskan kondisi fiskal daerah saat reses di Banturung. Pemotongan transfer pusat berdampak pada pembangunan.
Marini
Koresponden
6.831 berita
Tulisan Marini
Harga Bahan Pokok di Palangka Raya Stabil, Bawang Merah Turun 10 Persen
Harga protein hewani juga relatif stabil, di antaranya telur ayam ras Rp33.600 per kilogram, daging ayam ras Rp37.000 per kilogram, serta daging sapi murni Rp150.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan pasokan masih terjaga dengan baik di pasaran.
DPRD Palangka Raya Jemput Aspirasi Warga Palangka, Soroti Optimalisasi SIPD
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi serap aspirasi warga saat reses di Kelurahan Palangka. Infrastruktur, pelayanan publik hingga ekonomi jadi sorotan.
Dapur MBG Dihentikan Sementara, DPRD Palangka Raya Dorong Perbaikan Cepat
DPRD Palangka Raya menilai kebijakan penutupan sementara ini sebagai bagian dari upaya perbaikan layanan. Legislator menegaskan bahwa evaluasi diperlukan agar program MBG dapat berjalan lebih optimal dan sesuai standar kesehatan.
Reses DPRD Palangka Raya di Banturung, Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
DPRD Palangka Raya serap aspirasi warga Banturung saat reses. Usulan infrastruktur, ekonomi, dan sosial jadi prioritas pembangunan daerah ke depan.
DPRD Palangka Raya Dukung Konsolidasi Pengadaan, Strategi Efisiensi Anggaran 2026
DPRD Palangka Raya dukung konsolidasi pengadaan sebagai strategi efisiensi anggaran 2026. Langkah ini dinilai mampu tekan biaya tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Warga Banturung Keluhkan Jalan KKN Rusak dan Akses TPU saat Reses DPRD Palangka Raya
Warga Banturung soroti kerusakan Jalan KKN dan akses TPU saat reses DPRD Palangka Raya. Infrastruktur dinilai mendesak karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
DPRD Palangka Raya Dorong Pemetaan Distribusi Elpiji di Bukit Batu dan Rakumpit
DPRD Palangka Raya minta pemetaan distribusi elpiji di Bukit Batu dan Rakumpit guna atasi kelangkaan dan memastikan pasokan merata bagi masyarakat.
DPRD Palangka Raya Perkuat Arah Kebijakan usai Perda Penanggulangan Kemiskinan Ditetapkan
DPRD Palangka Raya sahkan Perda Penanggulangan Kemiskinan 2026. Regulasi ini menjadi dasar kebijakan untuk menekan angka kemiskinan secara terarah dan berkelanjutan.
Tak Ada Alokasi Infrastruktur di Banturung pada APBD 2026, DPRD Palangka Raya Janji Perjuangkan
DPRD Palangka Raya ungkap tak ada alokasi infrastruktur di Kelurahan Banturung pada APBD 2026. Aspirasi warga akan diperjuangkan dalam perubahan anggaran.
Reses DPRD Palangka Raya: Warga Banturung Keluhkan Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Warga Banturung keluhkan kelangkaan elpiji saat reses DPRD Palangka Raya. Distribusi dinilai bermasalah dan berdampak pada harga serta kebutuhan masyarakat.
DPRD Palangka Raya Tetapkan Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perkuat Arah Pembangunan Daerah
DPRD Palangka Raya menetapkan Perda Penanggulangan Kemiskinan dan menghasilkan lima keputusan strategis untuk memperkuat pembangunan serta akuntabilitas daerah.
DPRD Apresiasi Komitmen Pemko Palangka Raya Pastikan Tidak Ada Pemberhentian PPPK
Menurut Hatir, keputusan tersebut memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja para PPPK yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik.
DPRD Palangka Raya Sebut Kebijakan PKB 2026 Fokus Kemudahan Layanan dan Insentif
Kebijakan PKB tahun 2026 berfokus pada kemudahan layanan dan relaksasi beban. Kita arahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan administrasi dan insentif, bukan menaikkan beban tarif, ujarnya, Rabu 8 April 2026.
DPRD Palangka Raya Gelar Reses Serentak di Tiga Dapil
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menyampaikan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk turun langsung ke masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi serta mengetahui kondisi riil di lapangan.
DPRD Palangka Raya: Data Jadi "The New Oil" Penentu Arah Kebijakan di Era Digital
Di era transformasi digital yang kian melaju pesat, data bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Data adalah The New Oil, kekayaan baru yang nilainya dapat melampaui sumber daya alam apabila dikelola dengan tepat
DPRD Palangka Raya Tegaskan LKPD Wujud Akuntabilitas Anggaran
LKPD tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi setiap tahun. Lebih dari itu, laporan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran daerah.
Rapat Paripurna DPRD Palangka Raya Tutup Masa Sidang II, DPRD Tekankan Sinergitas Solid
Rapat paripurna tersebut menjadi agenda resmi penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya.
Puluhan Kendaraan Terjaring Razia Gabungan Pajak Kendaraan di Palangka Raya
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan kegiatan operasi gabungan penertiban pajak kendaraan bermotor sebagai upaya…