Koresponden
Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, menegaskan dukungannya terhadap pengawasan ketat pembayaran THR. Ia mengingatkan perusahaan agar tidak menunda atau mengabaikan kewajiban tersebut.
Selain menjadi forum musyawarah, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi organisasi dalam merumuskan program kerja ke depan.
Faridawaty berpendapat bahwa kemudahan izin akan membantu mengurangi praktik pertambangan ilegal sekaligus memberikan perlindungan bagi para penambang rakyat
Keterbatasan ini membuat masyarakat di wilayah Jekan Raya harus mencari bantuan medis darurat ke rumah sakit atau puskesmas lain yang memiliki UGD, yang terkadang memakan waktu lebih lama dan berpotensi memperburuk kondisi pasien.
Melalui bank sampah, masyarakat dapat mengumpulkan dan mendaur ulang berbagai jenis sampah yang memiliki nilai jual, seperti kertas, plastik, kaleng, dan botol kaca. Hasil penjualan sampah tersebut kemudian dapat menjadi tambahan pendapatan bagi warga, sekaligus meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Penggunaan data geospasial yang terintegrasi dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi wilayah, mulai dari kondisi lahan, sumber daya alam, hingga distribusi fasilitas publik. Hal ini menjadi dasar penting untuk membuat keputusan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien.
Meskipun puskesmas terus berusaha menjalankan fungsinya dengan maksimal, keterbatasan yang ada membuat mereka sulit untuk menyamai kualitas layanan dari fasilitas kesehatan lain di Kota Palangka Raya.?
Komisi III DPRD Palangka Raya menyoroti persoalan kompleks yang menghambat perkembangan Puskesmas Jekan Raya, di mana status lahan fasilitas kesehatan tersebut hingga kini masih belum menemukan titik terang.?
"Pasar Datah Manuah jangan hanya dimanfaatkan diramaikan saat Ramadan saja tapi hari biasa juga harus dilakukan agar pasar tersebut hidup aktivitas ekonomi,"
Kondisi ini jika tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga penurunan kualitas estetika kota.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Berlianto, menyatakan bahwa peningkatan volume sampah di kota ini menjadi tantangan bersama yang harus ditangani melalui kerja sama kolaboratif antara pemerintah dan seluruh masyarakat.
Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari pengambilan sampel hingga pengecekan kandungan bahan pada makanan yang dijual
Informasi mengenai hasil uji lab sangat penting bagi masyarakat agar dapat memilih makanan dan minuman yang aman dan sehat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Subandi, mengimbau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta mempermudah proses perijinan berusaha bagi masyarakat dan pelaku usaha di kota ini.
Hasil reses anggota DPRD Kota Palangka Raya Daerah Pemilihan (Dapil) I masa persidangan I tahun 2025/2026 mengungkapkan kondisi yang mengkhawatirkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalan Sukamulya RT 02, Kelurahan Tangkiling.
Sebuah SPBU baru sedang dalam proses pembangunan di lokasi tepatnya di Jalan Temanggung Tilung, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Pembangunan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan BBM bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Pasar Ramadan hingga lapak-lapak dadakan di pinggir jalan yang menjajakan takjil berbuka puasa masih banyak menggunakan kemasan plastik sekali pakai, yang kemudian berakhir menjadi sampah rumah tangga.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Berlianto, membeberkan data perkembangan volume sampah yang terangkut di kota tersebut selama lima tahun terakhir.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengkomitkan diri bahwa pelayanan kesehatan bagi penerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) akan tetap menggunakan skema BPJS Kesehatan, dengan iuran yang ditanggung langsung oleh pemerintah daerah.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menilai bahwa pengawasan bersama berbagai pihak mutlak diperlukan untuk memastikan kualitas Menu Makanan Bergizi (MBG) yang disalurkan kepada siswa sesuai dengan tujuan utama pemenuhan gizi anak di kota ini.
