Ramadan Jadi Tantangan TPID Kalteng Kawal Inflasi
Akan ada sejumlah program yang akan dilaksanakan TPID Kalteng untuk menekan inflasi selama Ramadan
Rahmat Gazali
Koresponden
2.446 berita
Tulisan Rahmat Gazali
Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Tinggi Tapi Inflasi Juga Besar
Inflasi Kalimantan Tengah pada pada 2017 mencapai 3,18 persen year on year
2017, Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Tertinggi di Kalimantan
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada 2017 mencapai 6,74 persen
Pemprov Kalteng Gelar Warkshop TPID Tingkatkan Pengendalian Inflasi
Guna meningkatkan pengendalian Inflansi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar workshop capacity building Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalteng.
Aksi Demo Tenaga Kontrak Juga Tuntut DPRD Kalteng Bentuk Pansus
Desakan ini disampaikan para tenaga kontrak saat menggelar aksi demo di kantor DPRD Kalimantan Tengah
Tenaga Kontrak yang Diberhentikan Masih Belum Bisa Menerima Hasil Evaluasi
Para tenaga kontrak melihat ada keganjilan dalam memberikan penilaian, karena melihat ada yang kinerjanya bagus tapi tetap diberhentikan
Pemprov Kalteng Minta Maaf tapi Tidak Akan Batalkan Evaluasi Tenaga Kontrak
Penegasan ini disampaikan Kepala BKD Kalteng Katma F Dirun saat menerima para pendemo
Tuntutan Tenaga Kontrak Ditolak, Tapi Ini Solusi yang Ditawarkan Pemprov Kalteng
Tuntutan pendemo agar membatalkan hasil evaluasi 2018 sehingga memberhentikan 206 tenaga kontrak ditolak oleh Pemprov Kalteng. Meskipun begitu pemprov juga menawarkan solusi untuk mereka.
Demo Tenaga Kontrak Berlanjut ke DPRD Kalteng
Mereka berharap, anggota dewan benar-benar mendengarkan aspirasi dan melalui jalur politik anggota dewan, hasil evaluasi dapat dibatalkan.
Tenaga Kontrak Ingin Bertemu Langsung dengan Plt Sekda
Sebelum melaksanakan aksi demo, 206 tenaga kontrak yang diberhentikan sudah beberapa kali melakukan upaya agar nasibnya jelas dan bisa langsung berhadapan dengan Fahrizal Fitri.
Puluhan Tenaga Kontrak Demo Tuntut Pembatalan Evaluasi 2018
Mereka menilai, hasil evaluasi sangat ganjil dan meminta kejelasan dari pemerintah.
Ternyata Sengketa Tanah di Desa Sukarami Sudah Berlangsung Lama
Ahmad Naini, ketua Komando Pusaka Adat Dayak Borneo menyebut kasus sengketa tanah dengan PT SINP telah terjadi sejak zaman kakeknya.
Inilah Kesepakatan Pertemuan DPD RI Terkait Permasalahan Desa Sukarami
Meski tidak dihadiri pimpinan PT SINP, pertemuan itu tetap menghasilkan beberapa kesepakatan.
PT SINP Dianggap Lecehkan DPD RI
Dalam rapat selanjutnya DPD RI meminta pimpinan PT SINP harus hadir
Tanaman dan Satwa Langka di Desa Sukarami Musnah dengan Hadirnya PT SINP
Hadirnya perkebunan kelapa sawit PT SINP membuat tanaman dan satwa langka punah di wilayah Desa Sukarami
PT SINP Diduga Rusak Peninggalan Leluhur Warga Desa Sukarami
Dulunya warga Desa Sukarami hidup sejahtera, namun setelah lahan mereka diambil PT SINP kini warga menjadi miskin
Gubernur Berharap Masalah Tanah Adat Desa Sukarami Dapat Solusi Terbaik
Dalam pertemuan ini PT SINP siap memberikan ganti rugi kepada masyarakat jika terbukti bersalah
Gubernur: Perkuat Administrasi Untuk Hindari Sengketa Tanah
Pesan ini disampaikan gubernur melalui Asisten I saat Pemprov Kalteng memfasilitasi DPD RI membahas sengketa tanah adat Desa Sukarami dengan perusahaan
BAP DPD RI Fasilitasi Segketa Tanah Adat Desa Sukarami
Saat ini tanah adat warga Desa Sukarami, Kabupaten Kotawaringin Barat diduga bersengketa dengan PT SINP
DPD RI Telusuri Pengaduan Tanah Adat Desa Sukarami
Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melalui Badan Akuntabilitas Publik! (BAP) menelusuri pengaduan permasalahan tanah adat Desa Sukarami, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).