Tag
Pada kehamilan tersebut, ia menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tempat dirinya terdaftar. Karena FKTP tersebut tidak memiliki Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan berdasarkan kebutuhan medis memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, ia mendapatkan rujukan ke salah satu rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kolaborasi ini melibatkan para dai, daiyah, dan penyuluh agama yang diharapkan dapat menjadi penghubung informasi mengenai JKN kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan dan pembinaan umat.
Salah satu peserta JKN asal Kabupaten Kapuas, Dewi (31), memanfaatkan momen tersebut dengan mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya untuk mengurus perubahan data Kartu Keluarga sekaligus mengaktifkan kembali kepesertaan JKN miliknya. Ia ingin memastikan anaknya masuk dalam tanggungan sesuai Kartu Keluarga yang baru.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2025 bertema "JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat" di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari kemampuan dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan ketika masyarakat sakit. Menurutnya, keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin sadar menjaga kesehatannya sehingga risiko penyakit dapat dicegah sejak dini.
BORNEONEWS, Sampit – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar kegiatan Ngopi Bareng Media yang melibatkan jurnalis dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Kegiatan ini…
Perusahaan diberi opsi untuk mengambil porsi iuran sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 per jiwa per bulan. Sementara kekurangan dari total iuran akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas. Dengan pola ini, masyarakat cukup didaftarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi.
Hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pendaftaran bayi baru lahir. Ia menyebut, mekanisme yang berlaku masih mengacu pada regulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan agar pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng tidak memangkas anggaran BPJS masyarakat karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok.
BPJS Kesehatan menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa merupakan hak seluruh peserta Program JKN.
DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Betang Pambelum yang akan dikelola oleh Primaya Hospital. Rumah sakit tersebut direncanakan mengusung konsep pelayanan modern dan terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, meminta agar BPJS Kesehatan dapat lebih terbuka dalam penyajian data, khususnya yang berkaitan dengan peserta, pelayanan, dan pemanfaatan program di wilayah Kota Palangka Raya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalokasikan anggaran sekitar Rp37 miliar untuk memenuhi pelayanan kesehatan warga tak mampu melalui program kepesertaan BPJS Kesehatan.
Kunjungan ini menjadi langkah yang positif untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum memiliki akses layanan kesehatan memadai.
BPJS Kesehatan terus berinovasi dengan meluncurkan produk investasi reksa dana berbasis endowment fund, bekerja sama dengan manajer investasi untuk membantu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memiliki tunggakan iuran.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengumumkan bahwa peserta PBPU atau BP yang sedang beralih segmen menjadi target Program New REHAB 2.0. Meskipun status kepesertaan mereka saat ini aktif karena terdaftar di segmen lain, tidak menutup kemungkinan suatu hari mereka akan kembali beralih segmen ke PBPU atau BP.
BPJS Kesehatan terus berinovasi dalam memberikan kemudahan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang memiliki tunggakan iuran.
Beberapa hari terakhir, beredar informasi yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki keterbatasan untuk menjamin seluruh penyakit, bahkan disebut hanya mampu menjamin sebagian biayanya saja.
BPJS Kesehatan membuka pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunung Mas untuk memudahkan pelayanan masyarakat setempat.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Palangka Raya bersama mitra kerja, yang digelar pada Selasa, 2 Januari 2025, di ruang rapat paripurna, membahas isu terkait pelayanan BPJS Kesehatan.
