DPRD Kotim: Proyek Pemerintah Wajib Dipasang Papan Kegiatan
Kewajiban itu tertuang dalam UU Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Tag
#Dprd Kotim
DPRD Kotim Ingatkan Waspada Provokasi Jelang Pilkada
Saat sekarang ini sangat rawan ditunggangi kepentingan oknum tertentu membuat daerah tidak kondusif
DPRD Kotim: Perkuat Singkronisasi dan Koordinasi Antar SOPD
Konsistensi, keterpaduan, dan singkronisasi tidak hanya pada aspek perencanaan dan penganggaran semata saja
Komisi III DPRD Kotim Cek Progres Sirkuit Sahati
Sebelumnya ada beberapa kendala teknis seperti klaim dari beberapa warga terkait lahan dan juga masalah suplai bahan baku, tiang pancang yang harus didatangkan dari Banjarmasin
DPRD Kotim: Revolusi 4.0 Harus Dorong Mindset Berpikir Birokrasi
Revolusi industri 4.0 dengan kemajuan teknologi yang hadir kini harusnya bisa mendorong mindset berfikir birokrasi untuk bagaimana melakukan rekayasa proses pembangun di daerah secara efektif di berbagai sektor dengan tidak terkecuali
DPRD Kotim Batal Pangkas Dana PDAM
Kesepakatan terbaru Komisi I DPRTD Kotim mengembalikan dana milik PDAM yang sebelumnya dipangkas mereka senilai Rp 3 miliar
Karyawan Tambang Ngadu ke DPRD Kotim karena Gaji Belum Dibayar
Karyawan dengan profesi sebagai operator alat berat dan sopir ini berharap agar ada kejelasan mengenai hak mereka
Fraksi Demokrat DPRD Kotim Sebut Penyaluran Barang Bersubsidi Tidak Tepat Sasaran
Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kotawaringin Timur mengkritik keras pemerintah, lantaran penyaluran barang bersubsidi di tengah masyarakat sangat tidak tepat sasaran.
Warga Desa Kenyala Usulkan Ini ke Anggota DPRD Kotim
Pemkab Kotim diminta merealisasikan normalisasi air sungai untuk kegiatan usaha bidang pertanian dan perikanan bagi masyarakat
Kisruh APBD, DPRD Kotim Tegaskan Tidak Ada Beban, Proyek Besar Terancam Dipangkas
Politisi Golkar ini menegaskan sebagai pimpinan DPRD Kotim tidak ada kompromi dengan hal-hal yang merugikan program banyak orang
DPRD Kotim Dukung Penegak Hukum agar Pasar Tradisional Jangan Sampai Ada Pungutan Liar
Perlindungan dan perhatian itu dengan melaksanakan program untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pedagang yang berjualan di pasar. Sebac di situlah bertahannya ekonomi kerakyatan
Legislator Komisi III DPRD Kotim Diminta Perjuangkan Fasilitas Pendidikan
Legislator Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah saat melakukan reses perorangan di Daerah Pemilihan I, menerima usulan fasilitas pendidikan untuk diperjuangkan pada APBD 2020.
Komisi IV DPRD Kotim Tinjau Sejumlah Proyek di Ujung Pandaran
Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Pardamean Gultom memantau langsung proses pengerjaan proyek yang ada di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotim.
Anggota DPRD Kotim 2 Pekan Reses ke Daerah Pemilihan
Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie mengakui selama dua pekan kedepan ini seluruh anggota DPRD Kotim akan turun ke daerah pemilihan masing-masing.
Anggota Komisi I DPRD Kotim Soroto Izin Perkebunan di Cempaga
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Rimbun, menyoroti sejumlah izin perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Cempaga dan Cempaga Hulu.
DPRD Kotim Minta Galian di Jalan Untuk Proyek PDAM Diperbaiki Kembali
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo memintb pelaksana kegiatan pemasangan pipa PDAM, agar memperbaiki bekas galian pipa di jalan umum yang dilintasi masyarakat.
DPRD Kotim Minta Pelayanan Publik Dimaksimalkan
Wakil Ketua II DPRE Kotim Muhammad Rudini meminta agar pelayanan publik kepada masyarakat di kabupaten ini dimaksimalkan.
DPRD Kotim Pernyatakan Sejumlah PDAM di Kecamatan Belum Berfungsi
Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur mempertanyakan banyaknya pembangunan PDAM di beberapa kecamatan, namun sudah bertahun-tahun ini tidak berfungsi.
DPRD Kotim Kembali Pertanyakan Serapan Anggaran Pemkab
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur memertanyakan kondisi serapan anggaran yang dilakukan Pemkab Kotim menjelang tahun anggaran 2019 berakhir.
DPRD Kotim Pertanyakan Penyelesaian Pembangunan Pasar Mangkikit
Mayoritas pedagang di pasar datang ke DPRD mengeluh karena semuanya sudah di luar perkiraan dan perjanjian soal penyelesaiannyan