DPRD Kotim Kembali Pertanyakan Serapan Anggaran Pemkab
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur memertanyakan kondisi serapan anggaran yang dilakukan Pemkab Kotim menjelang tahun anggaran 2019 berakhir.
Tag
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur memertanyakan kondisi serapan anggaran yang dilakukan Pemkab Kotim menjelang tahun anggaran 2019 berakhir.
Mayoritas pedagang di pasar datang ke DPRD mengeluh karena semuanya sudah di luar perkiraan dan perjanjian soal penyelesaiannyan
Hasil rapat dengar pendapat terkait persoalan lahan 117 hektare antara warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) belum keluar secara resmi.
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar mengkritik dan menyoroti pelaksanaan parkir dan bongkar muat di Kota Sampit.
Tiga mobil dinas mewah unsur pimpinan DPRD Kotawaringin Timur dalam waktu dekat ini akan segera diserahkan ke Ketua DPRD dan 2 Wakil Ketua DPRD Kotim.
Dijadwalkan 4 - 19 November 2019 merupakan waktu reses dilanjut langsung dengan pembahasan RAPBD antara mitra kerja komisi
Kalangan DPRD Kotim meminta agar serapan anggaran perangkat daerah untuk dievaluasi, terutama terkait target realisasi. Pasalnya, masih ada SOPD yang serapan anggarannya belum maksimal.
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur meminta masyarakat untuk tidak mudah diprovokasi dengan berbagai isu yang beredar.
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Syahbana mendukung langkah pemerintah kabupaten melakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional. Meski demikian, ia memertanyakan nasib sejumlah pasar.
Rapat dengar pendapat terkait sengketa lahan antara warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan PT Hamparan Massawit Bangun Persada (HMBP) menghasilkan sejumlah rekomendasi dari DPRD Kotim.
Persoalan lahan yang berujung pada pemortalan antara warga Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan PT Hamparan Massawit Bangun Persada atau PT HMBQ akhirnya dibawa ke DPRD Kotim dalam rapat dengar pendapat.
Bila memang ingin maju, maka BUMD itu dikelola oleh kalangan profesional, sehingga bisa jadi andalan pemerintah untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah
Daripada BUMD menarik usaha parkir yang sudah berjalan dengan baik, lebih baik menampung sawit petani
Belanja mobil pimpinan DPRD Kotawaringin Timur periode 2019-2024 cukup mengejutkan setelah mereka kembali mendapatkan fasilitas mewah.
Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsv menegaskan kepada Direksi BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah untuk melakukan presentasi rencana penggunaan modal yang diberikan oleh pemerintah kabupaten.
Ketua DPRD Kotim, Rinie sangat berharap ajang olahraga bergengsi itu bisa dilaksanakan di Sampit. Bahkan dari sisi anggaran DPRD siap mendukung
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun meminta agar forum CSR yang dibentuk Pemkab Kotim sebaiknya dibubarkan.
Hingga 30 September 2019 realisasi pendapatan baru mencapai 62,59 persen dari target 85 persen. Sementara realisasi belanja 57,97 persen dari target 86 persen
Siapapun pelakunya baik itu perusahaan besar maupun perorangan kalau memang terbukti bersalah maka harus dipenjarakan
Saat ini kata Anggota Komisi II DPRD Kotim banyak masalah terjadi disektor perkebunan kelapa sawit