Tag
WH diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 dan 2017. Kades Bumi Rahayu itu diamankan saat berada di areal perkebunan kelapa sawit yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur memeriksa saksi secara meraton dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat pernyataan tanah (SPT) fiktif di Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara hingga malam hari.
Warga hingga perangkat Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai diperiksa pihak Kejari Kotim dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat tanah fiktif di desa setempat.
Siapa calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi surat tanah fiktif di Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur masih tanda tanya.
Saat penyelidikan lalu, Kepala Desa (Kades) Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur beserta investor yang membeli tanah di desa itu mangkir dipanggil oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Kotim.
Dua kasus di antaranya yakni dugaan korupsi Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotim.
Pemantauan maupun pendampingan program pembangunan daerah yang dilakukan KPK menjadi langkah positif, terutama untuk mengawal perjalanan pembangunan dengan komitmen dapat tuntas diselesaikan.
Kedatangan KPK untuk memberikan arahan dan petunjuk agar apa yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang memang baik agar dilanjutkan, dan apa yang kurang harus segera dibenahi.
Dengan adanya Rakor ini maka bisa untuk mengetahui fungsi pengawasan lembaga legislatif atas setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah
Tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan keuangan Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, tahun anggaran 2015-2016, tidak ditahan oleh Polres Kotawaringin Timur.
Pengembalian uang korupsi sisa anggaran pilkada Sukamara 2008 disebut sebagai keberhasilan dari Kejaksaan.
Karena kesalahan ketik pada petikan surat putusan, sampai sekarang yakni sudah satu tahun dua bulan, statusnya masih tahanan karena belum dieksekusi oleh kejaksaan. Ia pun tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi mega proyek Bandara H Muhammad Sidik, Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara.
Pasal yang dikenakan kepada tersangka bisa saja berubah apabila ada pihak yang berusaha menutupi atau membiarkan tindak korupsi tersebut.
Dalam kasus korupsi ini kejaksaan sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya merupakan pegawai KPU Sukamara berinisial AS dan SH
Kejaksaan terus berupaya agar pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi dana KPU itu bisa segera mengembalikan kerugian negara
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukamara telah menetapkan dua tersangka dugaan kasus korupsi dana pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil (Pilkada) Sukamara tahun 2008 sebesar Rp1,3 miliar.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan bandara di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng) menangani lima kasus tindak pidana korupsi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukamara Stanley Yos Bukhara mengatakan, sisa uang anggaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten (Pilkada) Sukamara tahun 2008 yang belum dikembalikan mencapai Rp400 juta lebih.
