Tag
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp2 miliar yang tersimpan di dalam koper dari rumah dinas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Edy Rahmat (ER).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.
Jika pada akhirnya dibebaskan dalam kasus tersebut, waktu kurang lebih dua tahun masih bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat ataupun partai politik untuk kembali meminangnya
Dari hasil pantauan, Ketua DPD Demokrat Kepri tersebut berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda sekitar pukul 13.30 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan soal tidak ada nama politikus PDIP Ihsan Yunus dalam dakwaan dua terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yaitu Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melantik 11 Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bersumber dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepala Bagian (Kabag) Perbendaharaan di Gedung KPK, di Jakarta, Rabu.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pun telah melimpahkan berkas perkara keduanya ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Juarsah (JRH) menerima total Rp4 miliar terkait kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun Anggaran 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Juarsah (JRH) sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin kembali memanggil anak pedangdut Rhoma Irama, yakni Rommy Syahrial dalam penyidikan kasus korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2012-2017.
KPK menghargai apa yang telah diadukan oleh Boyamin sebagai peran serta masyarakat turut mengawasi proses penanganan perkara korupsi oleh KPK
KPK, Kamis 11 Februari 2021 telah memeriksa karyawan swasta Ken Widharyuda Rinaldo sebagai saksi untuk tersangka Edhy dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap perizinan ekspor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan
Andra adalah terpidana perkara suap terkait pengadaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)
Tiga terdakwa yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono, Direktur PT Antarnusa Karyatama Mandiri Djufri Katili, dan Direktur PT Andronika Putra Delta Andreas Hongkiriwang. Ketiganya merupakan penyuap Bupati Banggai Laut nonaktif Wenny Bukamo
Yogas yang juga Senior Assistance Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia itu diketahui menerima uang Rp1,532 miliar dan dua sepeda merek Brompton dari Harry Van Sidabukke. Harry adalah pihak swasta selaku tersangka pemberi suap dalam kasus suap bansos tersebut
KPK telah menetapkan Ferdy sebagai tersangka pada hari Minggu (10/1). Dalam konstruksi perkara dijelaskan bahwa pada tanggal 11 Februari 2020, KPK telah menerbitkan DPO atas nama tersangka Nurhadi, Rezky Herbiyono selaku menantu Nurhadi, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto
Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap saksi tersangka Amiril Mukminin, yang juga selaku sekretaris pribadi Edhy
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 yang telah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) bersama empat orang lainnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi Devi Komalasari dari unsur swasta terkait dengan pemberian barang-barang mewah dari tersangka staf khusus (stafsus) mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP).
