Tag
DPD Golkar Lamandau menargetkan 9 kursi pada pemilu legislatif nantinya. Artinya, target tersebut tiga kali lebih banyak dibanding dengan jumlah kursi Golkar di DPRD Lamandau saat ini, yakni tiga kursi.
KPU Lamandau telah menetapkan jadwal kampanye dan bila tidak ditaati maka akan ditindak oleh Panwaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau mengajak media massa turut serta berperan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur menpersilakan para peserta pemilu atau calon anggota legislatif untuk mengambil alat peraga kampanye (APK) yang dilepas.
Di tengah situasi saat ini yang penuh berita bohong, para ulama yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) jangan sampai menjadi salah satu propokator ditengah masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Tengah (Kalteng) HM Ruslan AS menegaskan, keputusan mendukung dan memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 merupakan keputusan final. Karenanya, Golkar tidak segan memberikan sanksi teg
Pelanggaran administrasi peserta pemilu ditindak oleh Bawaslu mulai dari pencopotan alat peraga kampanye (APK) hingga pada didiskualifikasi sebagai peserta pemilu.
Bagi para kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), harus mengetahui bahwa mereka tidak diperbolehkan terlibat melakukan kampanye bagi para peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar media gathering. Pada kesempatan itu mereka juga mengajak media ikut serta dalam mewujudkan Pemilu bermartabat dan beretika seuai peraturan perundang-undangan.
"Penertiban ini rencananya dimulai Senin (5/11/2018). Sekarang kami masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penertiban. Kita juga sudah mendapatkan surat dari KPU dan Banwaslu. Tinggal melakukan penertiban saja di lokasi tersebut," kata Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kobar, Majerum.
Saat ini, Kotim secara khusus sangat aman. Pemkab, pihak terkait, dan semua pihak agar menjaga kondusivitas daerah ini. Sebab, menjaga daerah ini agar selalu aman merupakan kewajiban bersama.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menertibkan ratusan alat peraga kampanye (APK) di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, Kamis (1/11/2018).
"Karena jelas, konten banner bukan mengatasnamakan partai politik. Ironis lagi tidak ada peringatan atau pemberitahuan dari Bawaslu ke OKP AMPI," kata Ketua DPD AMPI Kotim, Riskon Fabiansyah.
Jika setiap caleg dilarang menampilkan nomor urut maupun konten dengan identitas diri harusnya tidak tebang pilih.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dapat kritikan dari calon legislatif (Caleg) dengan meminta agar lembaga ini tidak tebang pilih dalam penertiban alat peraga kampanye (APK).
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Tohari menilai, banyak calon legislatif (Caleg) yang tidak paham aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK), karena minimnya koordinasi dengan partai politik mereka.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah melayangkan surat peringatan dan permintaan penertiban alat peraga kampanye (APK) kepada peserta pemilu yang memasang pada (25/10/2018) lalu, namun mereka tidak mengindahkannya.
Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur bersama aparat kepolisian, Satpol PP, dan instansi terkait, menertibkan alat peraga kampanye di Kota Sampit.
Sosialisasi ini dilakukan di SLB Tamiang Layang. Pesertanya para anak-anak penyandang disabilitas
Dengan sosialisasi ini diharapkan para pengurus organisasi bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu 2019
