Tag
Wakil Ketua I Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Ruselita mengingatkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) melalui dinas terkait agar gencar melakukan sosialiasi terkait larangan penggunaan obat sirop untuk anak sesuai dengan pengumuman hasil BPOM RI.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk mengawasi distribusi gas bersubsidi atau gas elpiji 3 kilogram. Tim ini dibentuk untuk menyikapi persoalan tingginya harga gas melon tersebut di tingkat pengecer.
Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Susi Idawati meminta pemerintah bersama Komisi Penanggulangan AIDS dan lembaga lainnya memperbanyak lagi program sosialisasi upaya dini penanggulangan HIV-AIDS.
Secara tidak langsung, drainase juga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian serta membantu mencapai keuntungan yang maksimal dari hasil produksi tersebut.
Pengalihan ini berlaku sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas Pajak PBB di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Renson menyebutkan, bantuan bibit cabai tersebut sebagai bentuk sinergi Pemko guna menekan terjadinya inflasi di tengah kenaikan harga BBM.
Pemko Palangka Raya memperkuat kerja sama dengan sektor non pemerintahan atau sektor swasta untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di kota setempat. Pasalnya, tingkat kemiskinan di Kota Cantik terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pemko Palangka Raya mempunyai strategi dan program untuk mengatasi kemiskinan. Kedua hal tersebut dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pemko Palangka Raya terus menambah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu masyarakat miskin. Alokasi anggaran ini dikhususkan bagi kelompok yang tidak tercakup oleh program pusat.
Pemko Palangka Raya memperkuat basis data untuk menentukan arah kebijakan mengatasi kemiskinan. Salah satunya melalui pendataan awal registrasi sosial ekonomi yang dilaksanakan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan langkah yang dilakukan untuk menekan inflasi. Yakni dengan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen.
Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery meminta pemerintah daerah memastikan Universal Health Coverage (UHC) bisa mencapai 100 persen.
Pemko Palangka Raya akan melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang menutup jalur drainase. Hal ini dikarenakan pemerintah setempat ingin menata kota menjadi lebih baik serta ingin membangun drainase yang mampu berfungsi dengan maksimal.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyatakan dukungan atas program pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemko Palangka Raya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan Kelurahan Palangka sebagai Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik). Program ini bertujuan untuk membina, membangun dan meningkatkan kompetensi aparatur agar mampu memahami tentang statistik.
Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah khususnya Kota Palangka Raya sudah mulai surut, salah satunya di Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu tepatnya wilayah Marang Bawah yang berada di pinggiran DAS Rungan.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Reja Framika meminta pemerintah daerah setempat membuat aturan yang mengatur tentang batasan harga barang. Mulai dari harga paling bawah maupun harga paling atas.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Reja Framika melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perikanan dalam rangka pengawasan dan optimalisasi perikanan. Pada kunjungan itu, dia menyampaikan sejumlah poin penting kepada mitra kerja komisi B tersebut.
Pemko Palangka Raya memperkuat pengawasan distribusi logistik untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan tingginya harga sejumlah komoditas. Terutama mencegah kenaikan harga cabai dan beras yang dikirim dari Provinsi Kalimantan Selatan.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Ruselita menyarankan pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi untuk mitigasi bencana. Salah satunya dengan menggunakan Early Warning System (EWS) di wilayah rawan bencana.
