Tag
Berbagai ancaman bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta dampak perubahan iklim menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini melalui perencanaan yang matang dan kolaborasi seluruh pihak.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi potensi bencana di tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus mematangkan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana yang diharapkan mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui BPBD Damkar melakukan penandatanganan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pascabencana, Kamis, 25 Juli 2024.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng mencatat setidaknya ada empat fungsi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kalteng. Kepala…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng mengingatkan peran krusial Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana. “Salah satu unsur penting dalam…
Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani menyampaikan bahwa upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan, sebagaimana arahan wakil presiden maruf amin dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana tahun 2024.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) gandeng Universitas Palangka Raya (UPR) untuk menyusun dokumen rencana awal penanggulangan bencana.
Dalam rangka mengecek kesiapan pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan kesiapan penangan bencana, Polres Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar apel pasukan dan sarana prasarana, di halaman Mako Polres Kobar, Senin, 15 Januari 2024.
Korem 102 Panju Panjung menyelenggarakan Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Kegiatan ini dipimpin oleh Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Iwan Rosandriyanto, dan?dihadiri Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Djoko Poerwanto dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Kaltenh?Suhaemi.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kaltenh?Abdul Razak meminta pemerintah daerah dapat fokus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Terutama, dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun banjir.?
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak mengatakan pencegahan dan penanggulangan bencana harus bisa menjadi salah satu fokus perhatian pemda di provinsi ini.
Pelaksana harian (Plh) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng, Herson B. Aden menekankan pentingnya hasil kaji resiko dalam perencanaan penanggulangan bencana.
Penjabat (Pj) Kabupaten Bupati Barito Utara, Drs Muhlis berpesan kepada semua pihak bahwasanya dalam penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah daerah, pihak perusahaan maupun seluruh masyarakat.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Eveready Noor mengatakan, sebagaimana amanat yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, setiap daerah harus mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran?(BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)?Ahmad Toyib mengatakan-?penanggulangan bencana ada tiga tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu?pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
Komisi VIII DPR RI mendorong pendanaan bencana dengan mekanisme?Pooling Fund?Bencana (PFB), yang telah dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyanj, untuk kebutuhan penanggulangan bencana di Indonesia.
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Barito Utara Menggelar kegiatan pelatihan Pertolongan Pertama Tingkat Madya dan Wira se Kabupaten Barito Utara, di aula SKB Jalan Pramuka Muara Teweh.
Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Emi Abriyani mengatakan, peran wanita tetap diperlukan dalam penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, ia menyosialisasikan terkait hal tersebut kepada para wanita di kota setempat.?
Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, membentuk satuan tugas untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana di daerah setempat.
