Tag
Juru bicara Badan anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol menyampaikan, pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 mempertimbangkan laju inflasi.
Pandangan tersebut berkenaan dengan hasil pembahasan materi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUPA-PPAS tahun anggaran 2019
Bupati Gunung Mat Jaya S Monong menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi Pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas.
Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gunas), Rabu (31/10/2018) sore, DPRD Gunung Mas mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Gumer menyampaikan, DPRD Kabupaten Gumas hari ini (31/10/2018) melaksanakan rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2018.
Setelah! rapat paripurna keempat masa persidangan III dengan agenda jawaban atau tanggapan eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kapuas terkait nota kesepakatan KUA-PPAS Raperda APBD Perubahan 2018, maka selanjutnya masih akan dibahas dan didalami bersama.
Bupati Kapuas mengucapkan terima kasih kepada fraksi pendukung dewan yang telah menyetujui nota keuangan APBDP 2018
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III tahun sidang 2018 dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD Perubahan tahun 2018 pada Kamis (18/10/2018).
Telah selesainya pembahasan dan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama antara Legislatif dan Eksekutif terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018.
DPRD Kabupaten Kapuas bersama pihak eksekutif telah bersepakat dan mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018.
BORNEONEWS, Buntok - Semua fraksi DPRD Barito Selatan sepakat menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2018. Hal tersebut disampaikan juru bicara setiap…
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sukamara meminta agar dilakukannya penataan program yang diprioritaskan, mengingat pengerjaan disesuaikan dengan keuangan daerah.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sukamara meminta agar dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran perubahan tahun 2018, Satuan Organiasi Perangkat Daerah (SOPD) tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Rabu (3/12018) hari ini DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) kembali menggelar rapat paripurna.
Pada rapat paripurna DPRD Gunung Mas (Gumas) lima fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Gumas Arton S Dohong terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2018.
Wali Kota Palangka Rayb Fairid Naparin masih bertugas hingga malam, Jumat (28/9/2018). Hingga 19.00 WIB, Fairid masih berada di Balai Kota, tepatnya di ruang Peteng Karuhei I untuk rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pekan mendatang APBD Perubahan 2018 untuk pembebasan lahan baru akan diketahui apakah nanti bakal ditolak atau disetujui oleh kalangan lembaga dewan.
Pemkab Barito Utara dan DPRD setempat menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2018, Jumat (14/9/2018).
Bupati Murung Raya (Mura) Perdie meminta jajaran satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) segera menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) Perubahan tahun 2018.
BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli menyebut hasil pembahasan APBD Perubahan 2014 bisa saja direvisi untuk diubah, hal tersebut memungkinkan terjadi. Usai melakukan…
