Tag
Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?terancam gagal dilaksanakan sesuai jadwal yakni 9 Desember 2020 mendatang. Terutama jika kasus covid-19 terus meningkat dan tidak terkendali.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie A Gagah? mengingatkan masyarakat untuk aktif memantau hasil daftar pemilih sementara yang sudah dirilis KPU.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelesaikan penggarapan sejumlah "game" atau permainan untuk mengedukasi masyarakat terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan kebijakan menunda pelaksanaan?pilkada 2020?apabila jumlah kasus?Covid-19 terus meningkat.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menyebutkan pilkada menghadapi ancaman?kasus covid-19. Dan jika kasus terus meningkat, maka pilkada berbahaya jika dilaksanakan.
Ada yang menyarankan sanksi itu berbentuk diskualifikasi bagi peserta yang terbukti melanggar agar mereka disiplin terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada terkait protokol COVID-19.
Masyarakat Kabupaten Gunung Mas mempunyai andil yang besar dalam menyukseskan pesta demokrasi yang akan dilaksakan pada 9 Desember 2020
Penandatangan tersebut dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto di Jakarta, Kamis.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jengah dengan banyaknya bakal pasangan calon dalam pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui video konferensi dipimpin Menkopolhukam Mahfud Md
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada penyelenggara dan peserta Pilkada Serentak 2020 untuk menghindari praktik suap menyuap.
Mahfud mengatakan hal itu saat menyambangi Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa, 8 September 2020 bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.
Yang perlu diperhatikan adalah kecepatan, ketepatan dan ketelitian didalam menganalisa laporan terkait dengan pelanggaran pemilu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan laporan dugaan pelanggaran pasangan calon pilkada terhadap protokol kesehatan COVID-19 akan diteruskan kepada kepolisian untuk penanganan ranah pidananya.
TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji pemberian sanksi penundaan pelantikan bagi kepala daerah yang melanggar protokol Covid-19 . Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan tahap persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 jangan sampai menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara yang diduga melibatkan para calon kepala daerah.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah memang tak memberikan konsekuensi bagi partai yang abstain di pemilihan kepala daerah. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Mulyadi-Ali Mukhni mendaftar ke KPU dengan modal dukungan Partai Demokrat dan PAN. Keduanya memutuskan 'meninggalkan' Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya turut menjadi partai pengusung.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan pasangan calon kepala daerah Pilkadb?2020 yang melanggar?protokol kesehatan?tidak bisa didiskualifikasi.
