Pemprov Kalteng Terima Bantuan CSR Bank Kalteng Rp 10 Miliar
Pemprov Kalteng?menerima Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Kalteng untuk mendukung program UMKM berkah dengan senilai Rp 10 miliar.
Tag
Pemprov Kalteng?menerima Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Kalteng untuk mendukung program UMKM berkah dengan senilai Rp 10 miliar.
Sebagai hasil koordinasi antara Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PT BPD Kalimantan Tengah dalam hal ini Bank Kalteng, telah dilakukan peluncuran program Kredit Melawan Rentenir UMKM Berkah.
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu terus memperbanyak penyaluran kredit kepada UMKM baru di sektor riil, sehingga pemberdayaan dan pemulihan ekonomi nasional tidak hanya terpusat pada kalangan tertentu tetapi bersifat meluas.
Bank Indonesia sebagai bank sentral berupaya untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas UMKM melalui kebijakan pengembangan UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki mengapresiasi langkah Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dalam membangkitkan perekonomian masyarakat, seperti bantuan untuk?pelaku UMKM.
Gubernur Kalteng?H Sugianto Sabran launching kredit program melawan rentenir Usaha mikro kecil menengah?atau UMKM berkah.
PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) V Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyalurkan bantuan modal sekitar Rp2,7 miliar melalui program kemitraan kepada 25 UMKM binaan yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan guna menampung hasil produksi sekaligus membantu pemasaran dari produk yang dihasilkan oleh UMKM dan industri kecil diperlukan sentra produksi.
Lurah Menteng Rossalinda Rahmanasari mengatakan pihaknya melalukan berbagai terobosan untuk menjalankan pemulihan ekonomi.
Kegagalan yang pernah dirasakannya tak membuat semangat Yusuf untuk beternak ikan cupang menyerah. Tak hanya diternak, ikan hias itu juga dijualnya.
Sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ikut meramaikan pameran produk kerajinan yang digelar The Rinra Makassar sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejak pandemi COVID-19 merebak di Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah?Teten Masduki?mengatakan realisasi penyerapan anggaran Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM hingga saat ini telah mencapai 61 persen dari pagu anggaran tahap awal sebesar Rp 22 triliun untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro.?
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Teweh dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tamiang Layang bekerjasama dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur mengadakan Business Development Services atau BDS untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, Kamis, 3 September 2020.
Peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Baiquni mengatakan RUU Cipta Kerja dapat mendukung pertumbuhan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor pariwisata.
Selama ini sektor UMKM, khususnya pelaku usaha mikro cenderung sulit untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal
Penyaluran kredit bagi UMKM ini didasari oleh komitmen perseroan dalam mengimplementasikan semangat Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tenaga kerja penuh dan produktif pada Goal 8 SDGs.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur, Ina Karuniani Gandrung mengungkapkan langkah strategis perlu dilakukan untuk membangkitkan kembali koperasi dan UMKM di tengah pandemi covid-19 maupun pasca.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Barito Timur, Ina Karunia Gandrung menyampaikan bahwa pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah atau KUMKM merupakan kunci untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menyebut Pertamina harus menjadi driver pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pertamina juga harus melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).?
Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengharapkan bantuan pemerintah untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah. "Harus ada kemudahan untuk bisa masuk ke katalog elektronik," katanya kepada Tempo, Rabu 26 Agustus 2020.?