Tag
BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial…
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan bahwa pengesahan ketiga perda tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, panitia yang terdiri dari Ketua Pujo Harianto, Sekretaris Falery Tuwan, Bidang Humas Robert Tuwan, serta Koordinator Kegiatan Wilson Maseh (Qudit), memaparkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari jalan santai hingga malam puncak reuni akbar.
Agenda utama pertemuan ini adalah membahas rencana kegiatan usaha baru yang dinilai memiliki potensi dampak terhadap aspek tata ruang, lingkungan sosial, serta ketertiban umum di wilayah kota.
Dia menegaskan bahwa program kolaborasi nasional dan global yang didanai Bank Dunia ini memiliki keselarasan penuh dengan arah pembangunan jangka panjang pemerintah kota dalam menanggulangi masalah banjir.
Peran PPPK adalah pilar penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Di tengah dinamika pemerintahan, Wali Kota meminta agar seluruh pegawai tetap fokus pada tanggung jawab utama mereka sebagai abdi negara yang profesional.
Kenyamanan siswa saat belajar adalah prioritas utama pemerintah daerah. Ia ingin memastikan setiap ruang kelas dan laboratorium berfungsi optimal demi mendukung kegiatan belajar mengajar.
"Integrasi sistem berbasis digital ini bertujuan untuk menghapus sekat-sekat birokrasi yang selama ini menghambat koordinasi antarperangkat daerah,"
Capaian ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota dalam mengadopsi teknologi informasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan.
"Penggunaan KKPD merupakan terobosan penting untuk memfasilitasi belanja daerah yang lebih praktis dan akuntabel,"
"Skema pembiayaan kreatif menjadi instrumen vital dalam menghadapi keterbatasan APBD karena efisiensi anggaran sekarang ini,"
Fairid menekankan bahwa tantangan pembangunan ke depan memerlukan kolaborasi lintas sektor.
Pemaparan ini merupakan bagian dari proses penilaian pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam bidang Entrepreneur Government.
Langkah ini dinilai sangat krusial guna memberikan kepastian hukum serta meminimalisir potensi sengketa lahan yang kerap terjadi di tengah masyarakat.
"Setiap data, dokumen, maupun konfirmasi yang dibutuhkan oleh tim auditor BPK dapat disediakan dengan cepat dan akurat,"
"Kita optimis saja ini berhasil diraih, maka pencapaian ini akan menjadi kado istimewa bagi Kota Cantik karena berhasil mencetak sejarah dengan meraih opini WTP sebanyak sepuluh kali secara berturut-turut,"
Ia mengapresiasi langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terus mendorong program sertifikasi tanah melalui berbagai skema.
Sektor-sektor produktif seperti perumahan, perdagangan, dan jasa diprediksi akan menjadi penerima manfaat terbesar dari pembenahan sistem agraria di tingkat kecamatan ini.
Langkah tegas ini diambil sebagai upaya preventif untuk meminimalisir potensi tumpang tindih kepemilikan lahan yang kerap meresahkan masyarakat.
"Peralihan dari sistem konvensional ke berbasis digital merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda lagi,"
