BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyoroti pentingnya penerapan skema pembiayaan kreatif sebagai solusi alternatif pembangunan daerah tahun 2026.

"Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan mendorong kemandirian fiskal Kota Palangka Raya melalui inovasi yang lebih modern," katanya, Sabtu, 18 April 2026.

Fairid menekankan bahwa tantangan pembangunan ke depan memerlukan kolaborasi lintas sektor.

Salah satu poin utamanya adalah penguatan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) untuk mempercepat pengadaan infrastruktur tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Selain kolaborasi pihak swasta, skema pembiayaan ini juga menyasar pada optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Fairid, manajemen aset atau Barang Milik Daerah (BMD) harus dilakukan secara profesional agar mampu menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi kas daerah.

Sektor digitalisasi juga menjadi tulang punggung dalam skema pembiayaan kreatif ini.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus diperkuat untuk memastikan setiap rupiah yang masuk dan keluar dapat terpantau secara real-time, transparan dan akuntabel.

Fairid menjelaskan bahwa seluruh inovasi pajak dan retribusi yang dirancang untuk periode 2024-2026 bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

Dengan data yang terukur dan sistem yang terintegrasi melalui SPBE, pemerintah kota ingin memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan ekonomi yang kuat.

“Kami terus berupaya menyampaikan berbagai program yang telah dilaksanakan secara lengkap, disertai penyajian data yang baik dan terukur. Tujuannya adalah agar setiap inovasi Creative Financing ini benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (HENDRI/y)