Ahli Waris Laporkan 18 SHM di Jalan Tjilik Riwut KM 45 ke Polda Kalteng, ini Sebabnya

Oleh Apriando
28 Maret 2024 - 14:20 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Siti Chadijah selaku ahli waris Hj Uluh Umi (Alm) didampingi kuasa hukumnya Pua Hardinata melaporkan penerbitan 18 Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanahnya yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 45, Kota Palangka Raya, ke Ditreskrimum Polda Kalteng.

“Untuk menghindari beralih atau dipindahtangankan kepada orang lain atau menjadi jaminan hutang secara melawan hukum dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kami melaporkan pemalsuan surat tanah kepada aparat hukum,” katannya di Palangka Raya, Kamis, 28 Maret 2023

Pua mengatakan, mereka melaporkan pasangan suami Istri, berinisial IS dan RU berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3525/Pdt/2023. Mahkamah Agung menetapkan bahwa 18 SHM atas tanah yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 45 RT II, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya (berada di muara jalan menuju arah Tumbang Talaken), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan MA juga memperkuat putusan PT dan PN Palangka Raya yang menyatakan penggugat Siti Hadijah sebagai pemilik yang sah. Pengacara Senior ini menambahkan, Tanah yang menjadi objek sengketa, milik Hj Aluh Umi berdasarkan SHM Nomor: 304 gambar situasi tanggal 3 November 1995 dan SHM Nomor: 2377/95 dengan luas tanah 18,154 M2.

Ia menjelaskan bahwa kasus ini dimulai ketika ahli waris melihat tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain, meskipun selama hidup Hj Aluh Umi tidak pernah menjual atau mengalihkan haknya.

Belakangan diketahui ada SHM tanah objek sengketa tersebut terbit melalui Program Tanah Sertifikat Langsung (PTSL) yang sudah dipecah dan diserahkan dua tahap. Pada tahap pertama 9 SHM diserahkannya kepada S dan delapan orang lainnya.

Pua menyebut pada tahap kedua, SHM direncanakan akan diberikan kepada 9 orang. Tetapi sempat dipending pada saat SHM masih berada di Ketua RT II Sei Gohong dan akhirnya dikembalikan ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Palangka Raya. Hal ini sesuai saran penyidik dengan maksud agar memudahkan koordinasi proses penyidikan lebih lanjut.

Sementara itu kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Palangka Raya Yono Cahyono melalui koordinator sengketa Soni mengatakan, terhadap sertifikat yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap oleh putusan pengadilan dapat diajukan pembatalan sertifikat.

“Proses pembatalan sertifikat harus diajukan oleh pihak yang menang dalam perkara tersebut. Nomor sertifikat yang hendak dibatalkan, nama pemiliknya, dan alasan pembatalannya,” jelasnya.

Setelah itu, apabila semua berkas dinyatakan lengkap oleh BPN maka bisa dilakukan proses pembatalan sertifikat. Proses pembatalan diputuskan oleh Kantor Wilayah BPN Kalteng. (APRIANDO/H)

TAGS:

#Polda Kalteng #Sangketa Tanah

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Kotim Apresiasi Berdirinya Sekolah 3 Bahasa untuk Anak Usia Dini

27 April 2024 - 16:21 WIB

Dirinya membuka secara resmi sekolah yang telah operasional sejak tahun 2023 itu. Turut hadir dalam peresmian Pahan School Ketua DPRD Kotim Rinie dan Bunda PAUD Kotim Khairiah Halikinnor.

Hari ini Terkahir Pendaftaran Panwascam Pilkada 2024 Palangka Raya

27 April 2024 - 16:11 WIB

Pendaftaran telah dimulai sejak 23 April dan akan berlangsung hingga 27 April 2024, kata Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya, Endrawati, pada Kamis.

Perayaan Paskah Nasional Momentum Tingkatkan Toleransi

27 April 2024 - 16:00 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berharap Perayaan Paskah Nasional di Kalteng dapat menjadi momentum meningkatkan toleransi.

Pj Wali Kota Palangka Raya Buka Musorkot KONI

27 April 2024 - 15:50 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, membuka Musyawarah Olahraga Kota (MUSORKOT) KONI Palangka Raya di Hotel Dandang Tingang, Sabtu, 27 April 2024. Acara ini digelar dengan tema "MUSORKOT KONI Palangka Raya, Kita Kembalikan Prestasi Olahraga."

Kanwil Kemenkumham Kalteng Gelar Upacara Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60 Tahun

27 April 2024 - 15:40 WIB

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) menggelar upacara peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60 tahun.

Perdagangan RI-Swiss Meningkat Pasca Indonesia-EFTA CEPA

27 April 2024 - 15:30 WIB

KBRI Bern mencatat peningkatan perdagangan RI-Swiss hingga tiga kali lipat, pasca berlakunya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA (IE-CEPA) sejak 1 November 2021.

Pj Wali Kota Palangka Raya: Sinergi Antar OPD Harus Solid

27 April 2024 - 15:20 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menegaskan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Video Perempuan Bugil di Sampit Tersebar di Media Sosial

27 April 2024 - 15:11 WIB

Menurut keterangan salah satu warga berinisial AP yang menerima pesan video bugil tersebut mengatakan bawah dirinya mendapatkan kiriman dari grup whatsapp miliknya.

Anggota DPRD Kalteng Dorong Upaya Maksimal Pemda Gali Potensi Wisata

27 April 2024 - 15:00 WIB

Anggota DPRD Kalteng, Andayani mendorong upaya maksimal pemda baik provinsi, kabupaten ada kota untuk menggali potensi wisata daerah.

Bank Indonesia Apresiasi Batik Malam Sawit di Pameran IBSE 2024

27 April 2024 - 14:50 WIB

Berbagai apresiasi diterima batik tulis malam sawit yang dipamerkan dalam International Business Solution Expo atau IBSE 2024 yang diselenggarakan oleh Junior Chamber International atau JCI Indonesia di Jogja Expo Center 22-24 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia