BORNEONEWS, Jakarta - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) menggelar Rapat Pleno Keempat untuk mematangkan penyusunan pertimbangan perdana kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan amanat undang-undang.
Berdasarkan keterangan yang diterima pada Kamis 29 Oktober 2026, pembahasan dalam rapat tersebut mencakup hasil pendalaman berbagai isu strategis nasional yang terbagi dalam tiga bidang, yakni politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial, agama, dan budaya; serta ekonomi dan keuangan.
Rapat pleno yang dipimpin Ketua Wantimpres RI Pratikno itu menjadi forum pembahasan bersama terhadap draf pertimbangan yang telah disiapkan oleh masing-masing bidang. Proses tersebut melibatkan pengalaman, keahlian, dan beragam perspektif para anggota dalam menelaah berbagai tantangan nasional.
“Dalam waktu kurang dari satu bulan, kita sudah empat kali menggelar rapat pleno. Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kita tindak lanjuti. Dalam seluruh proses ini, kita juga harus tetap menjaga kerahasiaan isi pertimbangan kepada Bapak Presiden,” ujar Pratikno.
Di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), pembahasan yang dipimpin Ketua Bidang Agum Gumelar berfokus pada perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta berbagai tantangan keamanan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
“Berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional perlu kita identifikasi sejak dini. Dari situ kita dapat melihat persoalan dari berbagai sisi, mengantisipasi risiko sejak dini, dan menyiapkan pertimbangan yang dapat melengkapi langkah pemerintah,” kata Agum.
Sementara itu, bidang kesejahteraan sosial, agama, dan budaya yang dipimpin Pratikno mendalami berbagai persoalan terkait sosial, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Pembahasan juga mencakup penguatan karakter dan jati diri bangsa, persatuan nasional, serta keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Adapun bidang ekonomi dan keuangan yang diketuai Chairul Tanjung mendalami berbagai tantangan perekonomian nasional, termasuk penguatan kedaulatan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan sektor maritim.
Wakil Ketua Wantimpres RI Muhammad Hatta Rajasa, yang mewakili Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Chairul Tanjung, menyampaikan bahwa pembahasan di bidang tersebut turut menyoroti pentingnya penguatan kedaulatan ekonomi nasional, termasuk melalui perbaikan tata kelola sumber daya alam dan pengembangan sektor maritim.
“Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Transformasi yang dilakukan harus tetap mengacu pada prinsip penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Hatta.
Melalui rapat pleno tersebut, Wantimpres RI terus mematangkan draf pertimbangan dari ketiga bidang sebelum disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Proses penyusunan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis nasional dan tetap menjaga kerahasiaan materi pertimbangan.
SUMBER: ANTARA
